Apresiasi Komnas Perlindungan Anak terhadap Surat Edaran Mendagri

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan keterangan Pers (RadarBangsa.co.id)
KomnasAnak.com, NASIONAL - Sambutan baik dan apresiasi diberikan oleh Arist Merdeka Sirait, Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak, dalam menyambut surat edaran Menteri Dalam Negeri dengan nomor: 468/813/SD tertanggal 28 Januari 2020. Yang meminta seluruh gubernur, bupati, dan walikota untuk mengalokasikan anggaran perencanaan, pencegahan, dan penangan anak dan perempuan korban kekerasan. Surat ini juga meminta agar pemerintah memastikan anggaran kegiatan reintegrasi dan pemulihan anak korban kekerasan berjalan secara komprehensif, integratif, solutif, dan terukur.

Arist menjelaskan, bahwa Komnas Perlindungan Anak selaku pelaksana tugas dari Perkumpulan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) se-Nusantara, meminta agar LPA se-Nusantara membangun kemitraan stategis dengan gubernur, bupati dan walikota untuk mengawal dan mengimplementasikan program rencana strategis pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan. Juga mendorong LPA se-Nusantara sebagai organisasi atau lembaga perlindungan anak di daerah untuk segera berkoordinasi dengan aparatur penyelenggara pemerintahan di masing-masing daerah guna membangn kerjasama dalam melaksanakan program perlindungan anak di Indonesia sesuai amanat dari Presiden RI.

“Surat Edaran Mendagri ini adalah momentum bagi para penggiat perlindungan anak, bersama LPA dan stakeholder perlindungan anak di Indonesia, dan pemerintah untuk bahu membahu memutus mata rantai kekerasan terhadap anak di Indonesia. Oleh sebab itu, memastikan implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebuut, Komans Perlindungan Anak meminta para gubernur, bupati, dan walikota untuk melibatkan Lembaga Perlindungan Anak dan lembaga-lembaga perlindungan anak di masing-masing daerah sebagai impleentor dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri itu,” imbuh Arist.

Pada tanggal 28 Januari 2020, Mendagri telah mengeluarkan surat edaran nomor: 468/813/SD tentang perencanaan dan penganggaran dalam pencegahan, dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Indonesia. Terbitnya surat ini menyusul arahan Presiden Joko Widodo pada pertemuan Rapat Terbatas di Istana Negara tanggal 9 Januari 2020, ysng membicarakan penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak.

Isi dari surat edaran tersebut atara lain: Meminta seluruh gubernur untuk mempertahankan usaha pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan melibatkan semua pihak. Memperhatikan system pelaporan dan pelayanan pengaduan. Melakukan reformasi menyeluruh pada manajemen penanganan kasus yang tepat, terintegrasi, dan komprehensif, serta pelayanan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.

Untuk itu, mendagri meminta seluruh gubernur untuk memastikan terlaksananya program dan kegiatan serta ketersediaan pembiayaan terkait pencegahan dan penanganan terhadap korban perempuan dan anak. Bila penganggaran ini belum termasuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020, dalam hal ini APBD 2020, maka Mendagri meminta agar penganggaran dialokasikan dalam perubahan RKPD 2020 dan perubahan APBD 2020.

Untuk mendukung pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada anak, dibutuhkan perencanaan baik dan penganggaran mendukung, termasuk dalam APBD di masing-masing daerah, baik provinsi maupun kota dan kabupaten.

Namun, butuh lebih dari pemerintah daerah untuk menanggulangi kekerasan pada anak yang semakin tahun semakin meningkat. Dibutuhkan peran aktif dari masyarakat, penggiat perlindungan anak, dan Lembaga Perlindungan Anak untuk ikut memantau, mendukung, serta memastikan jalannya langkah strategis penanggulangan kekerasan anak oleh pemerintah daerah. (Editor: Melina Nurul Khofifah)

Posting Komentar

0 Komentar