Fadli Zon Ungkap Kunci Keadilan dan Kesejahteraan di Sidang Tahunan PBB


KomnasAnak.com, NASIONAL - Indonesia telah mengirimkan delegasi BKSAP DPR RI di 2020 Annual Parliamentary Hearing at the United Nations. Indonesia menunjuk Fadli Zon sebagai pemimpin delegasi dalam Sidang Umum tahunan PBB tersebut.

PBB telah menggelar Sidang Umum tahunannya di New Yorl pada Senin (17/2) hingga Selasa (18/2) lalu. Dalam 2020 Annual Parliamentary Hearing at the United Nations tersebut, Indonesia telah mengirimkan delegasi BKSAP DPR RI dengan Fadzli Zon sebagai ketua delegasi.

Parliamentary Hearing tahun ini mengambil tema tentang SDG (tujuan pembangunan berkelanjutan) poin 4, atau peran pendidikan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam sidang ini hadir pula seluruh negara anggota Interparliamentary Union  (IPU).

jaminan hak warga negara atas akses pendidikan berkualitas, selain merupakan target Sustainable Development Goals, juga kunci mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial,” ungkap Fadli Zon ketika menjadi pembicara dalam sesi pertama The Central Role of Education in the 2030 Agenda for 
Sustainable Development di Markas Besar PBB, Senin (17/2).

Fadli Zon menyatakan bahwa pendidikan adalah kunci mencapai pembangunan berkelanjutan. Para pengambil kebijakan harus menjamin akses masyarakat terhadap pendidikan yang adil, inklusif, dan berkualitas. Tingkat kuantitas dan kualitas pendidikan jangan sampai menjadi awal stratifikasi sosial di masyarakat.

Pada kerangka SDGs, pendidikan adil dan inklusif terdapat pada tujuan no. 4. Artinya setiap anggota masyarakat harus mendapat akses pendidikan dengan standar kualitas yang baik. Sesuai dengan semangat No One Left Behind yang diemban SDGs 2030.

Fadli mengutip Amartya Sen dalam bukunya “Development as Freedom”, memaknai freedom (kebebasan) sebagai peningkatan akses terhadap pengembangan diri, termasuk akses pendidikan.
Dalam bukunya, Sen mengkategorikan pendidikan sebagai salah satu social opportunities (kesempatan sosial) yang sangat mendasar untuk mendapatkan hidup lebih baik dan lebih layak.

Akses terhadap pendidikan bukan hanya penting untuk mencapai taraf hidup bahagia, tapi juga menjadi modal dasar berperan lebih efektif dalam ruang ekonomi dan politik.
Pandangan Sen sejalan dengan Jeffrey Sachs dalam karyanya “The End of Poverty”. Sachs menekankan pentingnya pengentasan kemiskinan melalui pengembangan human terutama lewat pendidikan.

Dalam berbagai kesempatan termasuk dalam 2020 Annual Parliamentary Hearing ini, Fadli berpandangan bahwa pendidikan bukan hanya penting untuk memanusiakan manusia, tapi juga penting sebagai upaya pragmatic dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kemiskinan.

Diluar dimensi pemerataan akses, pendidikan juga menghadapi tantangan era disrupsi yang dipicu perkembangan digital dan robotisasi.  Fadli menambahkan ika pada era ini hampir semua aspek kehidupan dapat digantikan oleh teknologi.

“Perkembangan Artificial Intelligence (AI), misalnya, memungkinkan siapapun mendapatkan pembelajaran secara ndividual. Sehingga, kehadiran guru secara fisik kerap dinilai kurang relevan,” kata Fadli.

Ia memastikan jika Indonesia memiliki komitmen kuat terhadap pencapaian SDGs terutama di sector pendidikan. Keberpihakan politik untuk pendidikan terwujud dalam konstitusi yang mewajibkan alokasi 20% APBN untuk pendidikan.

Fadli menambahkan jika bagi Indonesia, menghadirkan jaminan negara atas akses pendidikan adalah mandate konstitusi. Hal ini tercermin dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu tujuan bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sebagai salah satu basis legitimasi negara kesejahteraan Indonesia. Komitmen tersebut diperkuat lagi dalam pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pengajaran,” ujar Fadli.
(Editor: Melina Nurul Khofifah)

Posting Komentar

0 Komentar