KPAI: Pemerintah Perlu Perencanaan Matang untuk Pemulangan Anak WNI eks ISIS

Ai Maryati Sholihah dan Retno Listyarti (Foto: Kompas.com)

KomnasAnak.com, NASIONAL - Sebagai lembaga yang menjamin hak-hak anak, KPAI turut memberikan tanggapannya mengenai rencana pemulangan Anak WNI eks ISIS. Dirangkum dari Kompas.com dan Suara.com, KPAI mengapresiasi rencana baik tersebut. Namun begitu, masih diperlukan perencanaan matang dari seluruh pihak.

Komisioner Bidang Trafficking dan Eksploitasi KPAI, Ai Maryati Sholihah, menyatakan jika pertimbangan pemerintah perlu dikaji secara mendalam mempertimbangkan unsur keamanan.

“Kalaupun KPAI bicara untuk menegakkan hak anak, kan kia tidak oleh diskriminatif, namun kajian ini tentu tidak lepas dari pertahanan dan keamanan (hankam), perspektif keamanan global, securities system,” kata Maryati saat ditemui Kompas.com di Gedung Ombudsman, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (14/2/2020).

Permasalahan pemulangan anak WNI eks ISIS benar-benar memerlukan pemikiran yang matang. Masalah ini tidak hanya akan menyangkut kepentingan Indonesia, melainkan global. Maryati mengingatkan jika negara harus mempertimbangkan kondisi diplomasi, situasi ekonomi politik sosial secara global dan antarnegara, serta regional dalam negeri.

Sampai saat ini, KPAI masih menunggu hasil dari Kemenpolhukan terkait iya tidaknya keputusan pemulangan anak WNI eks ISIS tersebut.

“Tentu kami tetap berkoordinasi, yang lebih urgent adalah kepemimpinan kita hari ini dalam melakukan koordinasi dan pendalaman,” ungkap Maryati

Menurut Maryati, jika benar mereka akan dipulangkan, maka diperlukan perlindungan khusus. Sesuai UU no. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan 15 kategori kondisi anak yang menyebabkan pemerintah wajib melindunginya. Termasuk didalamnya adalah anak korban jaringan terorisme.

Maryati juga menambahkan jika kewajiban pemerintah untuk melindungi anak tersebut meliputi rehabilitasi, deradikalisasi, memastikan haknya terpenuhi, pendidikan, dan sebagainya.

Seperti yang diungkapkan oleh Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, saat diwawancarai Kompas.com. Bahwa Pemerintah juga berkewajiban untuk menyiapkan hak asuh bagi Anak WNI eks ISIS.

“Ketika kembali ke Indonesia maka negara harus menyiapkan hak asuh anak-anak tersebut jatuh ke tangan siapa,” Kata Retno, pada Jumat (14/2).

Pernyataan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak. Yang menyebutkan bila pemerintah harus mencarikan hak asuh untuk anak-anak tersebut melalui kerabat terdekat. Jika sudah tidak ada kerabat lagi di Indonesia, maka pemerintah harus mengambil alih pengasuhan.

“Jika keluarganya juga tidak bisa mengasuh, maka si anak harus diadopsi keluarga lain. Jika tidak ada yang mengadopsi, maka negara harus mengambil alih pengasuhan tersebut,” ungkap Retno.

KPAI mengapresiasi adanya rencana pemulangan anak WNI eks ISIS ke Indonesia, pihak KPAI pun masih berkoordinasi dengan Kemenpolhukam untuk kejelasan putusan pemulangan ini. Jika benar, maka KPAI berharap negara mau dan mampu mengurus dengan total anak-anak tersebut.

(Editor: Melina Nurul Khofifah)