Menteri Bintang Geram karena Maraknya Eksploitasi Anak

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Bintang Puspayoga
KomnasAnak.com, NASIONAL - Salah satu masalah besar bagi Indonesia adalah kasus kekerasan dan eksploitasi anak. Permasalahan tersebut memancing kegeraman dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(PPPA), Bintang Puspayoga. Geramnya Menteri Binang karena di tahun ini hampir 40 anak menjadi korban eksploitasi seksual, diperjualbelikan, dan mendapat perlakuan tidak pantas dari pelaku.

Berdasarkan data  Sistem Informasi Online perlindungan Peremuan dan Anak (Simfoni PPA) per 15 Januari 2020 periode Januari-Desember 2019, terjadi 9.948 kasus kekerasan terhadap anak dan 11.002 korban kekerasan terhadap anak, dengan 7.286 korban anak perempuan dan 3.716 korban anak laki-laki.

Sepanjang 2020 sendiri, Simfoni PPA sudah mencatat dari 634 kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Dengan presentase korban anak (0-17) sebanyak 56,3% atau sekitar 357 korban.

Dilansir dari Viva.co.id, Menteri Bintang menyayangkan kekerasan yang terjadi pada anak-anak. Apalagi jika harus membayangkan beban psikologis yang ditanggung korban.

Saya menyayangkan peristiwa yang terjadi pada anak-anak kita. tidak terbayang dalam benak saya, beban psikologis anak-anak Karena dipaksa melakukan pekerjaan tersebut, ditambah dengan berbagai perlakuan yang tidak manusiawi yang harus diterima,” ungkap Menteri Bintang.

Bintang menambahkan jika pihaknya akan memastikan anak-anak korban mendapatkan pelayanan yang baik serta pelaku mendapat hukuman berat sesuai perundang-undangan yang berlaku. Ia juga menambahkan jika pemerintah telah berupaya hadir dalam pendampingan dan penanganan terhadap korban anak-anak.

Berbagai terapi seperti psikologis, psikososial, dan realitas kognitif dan edukatif dari unit layanan perlindungan perempuan dan anak atau P2TP2A yang ada di daerah sudah diberikan secara intensif terhadap anak-anak korban,” kata Bintang.

Sebagai upaya menurunkan tingkat kekerasan pada anak, Kemen PPPA telah menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang peningkatan fungsi Kemen PPPA dalam memberikan pelayanan rujukan akhir tingkat nasional.

Menteri Bintang menuturkan jika perkembangan dan kemudahan teknologi semakin membuka risiko dan tantangan untuk memerangi kejahatan seksual dan perdagangan anak melalui media online.

Teknologi yang digunakan oleh oknum tidak bertanggungjawab sebagai media melakuakn kejahatan semakin berkembang dan bervariasi sehingga berdampak pada kompleksitas penegakan hukum,” kata Bintang.

Perkembangan pola kejahatan seksual menuntut respon dan tanggung jawab semua pihak untuk bersama-sama menyelesaikannya. Diperlukan kerjasama semua pihak, baik pemerintah, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, media, dan industry teknologi untuk bersama memerangi eksploitasi seksual dan perdagangan anak melalui media online.

Kita harus meningkatkan kepedulian masyarakat melalui literasi digital khususnya bagi orang tua dan anak untuk mampu menyadari dan melindungi diri dari risiko eksploitasi seksual secara online,” tambah Bintang.
(Editor: Melina Nurul Khofifah)

Posting Komentar

0 Komentar