Kemen PPPA Tetap Lanjutkan Program Kegiatan Normal Dalam Situasi Wabah

Pertemuan di Kantor Kementerian PPPA

KomnasAnak.com, NASIONAL - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, menegaskan bahwa pelaksanaan program PPPA harus tetap berjalan meski dalam situasi wabah COVID-19.

“Walaupun saat ini kita sedang berhadapan dengan COVID_19 yang sangat berbahaya, tapi pelaksanaan program PPPA harus tetap berjalan. Situasi ini tidak boleh menyurutkan semangat kita untuk terus memberdayakan perempuan dan melindungi anak di Indonesia. Mari kita bergandengan tangan dan bekerja lebih ekstra lagi demi mewujudkan Indonesia yang layak, aman, dan nyaman bagi perempuan dan anak, “ ujar Bintang, dilansir dari laman resmi Kementerian PPPA, Minggu (29/3/2020).

Menteri Bintang juga menegaskan arahan mengenai penambahan fungsi di Kemen PPPA, yaitu pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk perempuan dan anak di daerah.

“Daerah harus dapat merespon cepat setiap kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap kaum perempuan dan anak melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPPA) di Provinsi dan Kebupaten/Kota, serta meningkatkan kapasitas tenaga fungsional dalam memberikan pelayanan dan mengelola UPTD,” ujar Menteri Bintang.

Khusus untuk DAK bagi perempuan dan anak, Menteri Bintang menjelaskan jika dana lebih dititikberatkan pada alokasi non fisik. Kemen PPPA juga akan mengawal penggunaan dana ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pemakaian uang rakyat.

Pra-Rakornas PPPA via video conference disambut antusias oleh para Kepala Dinas PPA. Mereka melaporkan perkembangan program di dinas masing-masing seperti program PATBM, Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak, kendala penanganan kasus, usulan meted penilaian KLA dan APE, serta program pemberdayaan perempuaan yang sudah dilakukan.

Salah satu peserta konferensi video, yaitu Kepala Dinas PPPA Provinsi Jawa Tengah, Retno Sudewi, ikut menjelaskan upaya pemberdayaan perempuan dan anak dan kendala yang dihadapi di wilayahnya.

“Kami telah melaksanakan pemberdayaan ekonomi perempuan, namun salah satu kendala yang dihadapi yaitu dalam pemasaran produk. Terkait penurunan pekerja anak, kami telah merevisi peraturan daerah tentang perlindungan anak khususnya pekerja anak ang juga berkaitan dengan perencanaan Kota Layak Anak (KLA),” ungkap Retno.

Melihat antusiasme para kepala dinas, menteri Bintang akan menjadwalkan beberapa pertemuan konferensi video selanjutnya dalam bentuk beberapa pertemuan yang sifatnya regional sebelum dibawa ke dalam Rakornas. Pertemuan regional diyakini akan lebih fokus dan spesifik dalam memetakan permasalahan dan peluang di daerah.

Konferensi video secara regional menjadi bentuk sinergi yang lebih hemat biaya, tanpa harus membenani anggaran di daerah karena hanya menggunakan fasilitas daring, di tengah mendesaknya komunikasi efektiff antara pusat dan daerah yang harus dilakukan.
(Editor: Melina Nurul Khofifah)

Posting Komentar

0 Komentar