Presiden Jokowi Resmi Tiadakan UN Tahun 2020

Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers terkait penangangan COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/3/2020). Presiden meminta agar masyarakat Indonesia bekerja, belajar dan beribadah di rumah serta tetap tenang, tidak panik, tetap produktif agar penyebaran COVID-19 ini bisa dihambat dan diberhentikan. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/pras)
KomnasAnak.com, NASIONAL - Presiden Joko Widodo telah melaksanakan rapat terbatas tentang pembahasan UN, Selasa (24/3) melalui video conference. Hasilnya, UN tahun 2020 bagi SMA/MA, SMP/MTs, dan SD/MI resmi ditiadakan. Hal itu disampaikan Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rahman melalui keterangan tertulis, Selasa (24/3).

“Keputusan ini sebagai bagian dari sistem respons wabah Covid-19 yang salah satunya adalah pengutamaan keselamatan kesehatan rakyat. Seperti yang telah disampaikan bahwa sistem respons Covid-19 harus menyelamatkan kesehatan rakyat, daya tahan sosial, dan dunia usaha,” kata Fadjroel.

Ia menambahkan, kebijakan peniadaan UN menjadi salah satu penerapan kebijakan social distancing (pembatasan sosial) untuk memotong rantai penyebaran virus corona SARS-2 atau Covid-19.

“Kebijakan peniadaan UN perlu diikuti oleh partisipasi aktif warga dalam penerapan perilaku social distancing, yaitu kerja sari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah,” lanjut dia.

Jokowi sebelumnya memimpin rapat terbatas mengenai UN tahun 2020 di tengah wabah Covid-19. Rapat ini berlangsung di Istana Kepresidenan memanfaatkan sarana video conference.

“Siang hari ini akan dibahas kebijakan UN untuk tahun 2020. Kita tahu Covid-19 sangat mengganggu proses pendidikan di tanah air dan kita juga telah melakukan belajar dari rumah untuk mencegah [enyebaran Covid-19,” ujar Jokowi saat membuka rapat.

Ia menambahkan situasi ini membawa dampak pada rencana UN tahun 2020. Tercatat ada 8,3 juta siswa yang semestinya mengikuti UN dari 106.000 satuan pendidikan di seluruh tanah air.

Ia mengatakan, saat ini tersedia tiga pilihan. Pertama, UN tetap dilaksanakan. Kedua, UN ditunda pelaksanaannya. Ketiga, UN ditiadakan sama sekali.

“Prinsip yang utama yag harus kita pegang adalah kebijakan ini bisa kita ambil, tetapi jagan sampai merugikan dari hak 8,3 juta siswa yang harusnya mengikuti ujian nasional yang diadakan,” lanjut Presiden.

Opsi Penilaian
Sebelumnya, Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda mengatakan ada beberapa opsi penilaian yang bisa menentukan kelulusan.

Syaiful menuturkan jika Kemendikbud masih mengkaji opsi pelaksanaan Ujian sekolah Berstandar Nasional sebagai pengganti UN. Meskipun demikian, opsi ini hanya akan diambil jika pihak sekoah mampu menyelenggarakan USBN daring.

“Kami sepakat bahwa opsi USBN ini hanya bisa dilakukan jika dilakukan secara daring, karena pada prinsipnya kami tidak ingin ada pengumpulan siswa secara fisik di gedung-gedung sekolah,” ujar Syaiful dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 24 Maret 2020.

Ada opsi lain jika USBN daring tidak bisa dilakukan. Yakni metode penetuan kelulusan akan dilakukan dengan menimbang nilai kumulatif siswa selama belajar di sekolah.

Untuk tingkat SMA dan SMP, maka kelulusan siswa akan ditentukan melalui nilai kumulatif selama tiga tahun belajar. Pun juga untuk siswa SD, kelulusan akan ditentukan dari nilai kumulatif selama enam tahun mereka belajar.

“Jadi nanti pihak sekolah akan menimbang nilai kuulatif yang tercermin dari nilai rapor dalam menentukan kelulusan seorang siswa, karena semua kegiatan kulikuler atau ekstrakulikuler siswa terdokumentasi dari nilai rapor,” kata dia.
(Editor: Melina Nurul Khofifah)

Posting Komentar

0 Komentar