Keefektifan Sistem E-Learning dan Kendala yang Ada


KomnasAnak.com, NASIONAL - Kondisi krisis COVID-19 memang memaksa kita beralih dari sistem pembelajaran konvensional menjadi sistem pembelajaran e-learning, cara ini dinilai sangat berguna di tengah pembatasan aktivitas. Meskipun begitu, menurut praktisi pendidikan yang juga berprofesi sebagai dosen Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang, Edi Subkhan, belum ada studi lebih jauh mengenai efektivitas sistem e-learning.

Edi menuturkan, jika membaca laporan dari warganet dan pemberitaan di media, dapat dikatakan bahwa pembelajaran e-learning ada yang efektif dan ada pula yang kurang efektif.

“Di sekolah yang memang gurunya sudah punya skill TIK memadia, siswanya juga punya perangkat dan akses terhadap internet, dan orangtua juga paham, sistem e-learning berasa lebih efektif. Tapi di sekolah di mana gurunya belum siap, siswa dan orang tua belum siap jelas tidan akan efektif,” ungkapnya, Senin (13/4/2020).

Menurut pemerhati critical pedagogi tersebut, efektivitas e-learning terwujud jika ada kecakapan guru, siswa, kerjasama dengan orang tuanya, dan sarana serta jaringan yang memadai. Tanpa kesiapan beberapa aspek tersebut, sistem e-learning justru akan menjadi kendala.

“Kendalanya ya tadi soal kualitas guru, pengelolaan atau sistem sekolah, sarana penunjang, termasuk jaringan internet, kesiapan siswa, motivasi belajar siswa, dan kesediaan orang tua untuk mensuport anaknya belajar online. Semuanya tidak merata di Indonesia, ini yang jadi kendala. Terutama soal jaringan, banyak yang mengeluhkan soal banyaknya duit yang harus dikeluarkan untuk bisa belajar online, belum lagi guru justru banyak memberi tugas melebihi biasanya,” tambahnya.

Menurut Edi, pemerintah dengan keterbatasannya cukup baik dalam merespon kondisi saat ini. Contohnya, TVRI diarahkan untuk menyiarkan siaran pendidikan penunjang pembelajaran di sekolah. Selama ini, menurut Edi, TV Edukasi hanya bisa diakses via jaringan berlangganan saja, padahal TV Edukasi ini milik Pustekkom Kemdikbud. Ketika disiarkan oleh TVRI jangkauannya bisa lebih luas, termasuk ke siswa/keluarga yang tidak punya akses internet.

“Namun, ada juga sebenarnya di bawah (dinas-dinas) yang kurang peka. Problem selama ini salah satunya adalah soal infrastruktur. Jadi tentu repot jika minta pemerintah bangun jaringan secepatnya apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Yang jadi tantangan adalah di dinas pendidikan dan sekolah, bisakah di level “bawah” ini merumuskan kebijakan lokal-kontekstual sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal? Karena sebenarnya pemerintah pusat sudah melonggarkan,” ungkapnya.

Dia berharap agar kedepannya sistem pendidikan, terutama kurikulum, dikembangkan agar dapat dijalankan secara kontekstual, fleksibel, dan humanis.

“Artinya semua harus tanggap jika ada bencana, atau kejadian yang memaksa pendidikan tidak dapa berjalan secara ‘normal’. Dengan begitu, maka sekolah, guru, siswa, dan orang tua akan dapat secara cepat dan sigap merespons dengan cepat tanpa harus lama menunggu komando dari pemerintah pusat. Jadi perlu dibuat semacam SOP pembelajaran yang jelas. SOP pembelajaran ini akan memberikan prosedur bagi guru dan sekolah merumuskan ulang materi, pembelajaran, dan penilaian yang tepat di masa darurat, dimana pembelajaran tidak dapat dipaksakan berjalan as business as usual,” tukasnya.

Edi menambahkan jika pemerintah tidak boleh hanya berpegang pada e-learning, melainkan harus mengembangkan sistem pendidikan jarak jauh (PJJ).

“E-learning hanya salah satu bentuknya saja. Kalau PJJ maka radio, televiisi, atau bahkan sekedar membelikan modul belajar ceta bisa dilakukan, dan ini yang paling visible sekarang. Terutama di daerah-daerah yang tak terjangkau listrik dan internet,” ucapnya.

Guru, menurut Edi, harus peka dalam memahami situasi ini. Untuk itu, jangan berikan tugas berlebih ke siswa. Karena siswa pasti juga suntuk, bosan, di rumah terus, siswa juga butuh waktu menyesuaikan ritme kehidupan di rumah dan lainnya.

“Belum lagi di rumah, orang tua juga punya persoalan. Ada yang di PHK, dan lainnya, ini kompleks persoalannya. Tidak manusiawi jika menuntut begitu tanpa mau tahu kondisi sosial, ekonomi, bahkan psikis siswa dan keluarganya,” tambah Edi.

Namun, Edi mengingatkan jika siswa juga hendaknya mulai belajar memotivasi diri untuk belajar, tidak menunggu perintah guru. Jika ada kendala harus komunikasi dengan guru dan orang tua. Begitu juga dengan orang tua, menyempatkan waktu mendampingi anaknya belajar, tapi jika repot ya harus komunikasi dengan guru. Intinya harus ada dialoghingga akan muncul kesadaran dari guru dan lainnya mengenai realitas yang ada.

“Pemerintah saya pikir tepat ketka meniadakan UN kemarin. Nilai kelulusan tinggal direkap atau diakumulasi dari nilai-nilai sejak awal belajar saja. Ini lebih mudah, efektif, dan efisien. Yang perlu dijaga adalah kejujuran guru dalam menilai, jika belum sesuai standar minimal (KKM) ya ada remedial. Untuk standar kelulusan saya kira tetap, yang berubah adalah substansi materi dapat diperingkas, juga pembelajaran dan penilaiannya agar kontekstual dan tidak membebani siswa,” jelasnya.

“Hal inilah yang harus diperas lagi oleh guru dan sekolah. Sekarang ada banyak KD, ini harus diringkas, cari benang merahnya dan rumuskan ulang RPP berdasarkan ringkasan tersebut,” tutup Edi.
(Editor: Melina Nurul Khofifah)

Posting Komentar

0 Komentar