Uji Kompetensi Keahlian Ditiadakan, Ini Alternatif Penggantinya

Ilustari Anak Belajar

KomnasAnak.com, NASIONAL - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Edaran nomor 4 tahun 2020. Salah satu keputusannya adalah meniadakan Ujian Nasional dan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) bagi siswa SMK. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Plt Dirjen Vokasi), Patdono Suwignjo mengatakan keputusan ini diambil karena uji kompetensi yang dilakukan secara tatap muka tidak dapat dilaksanakan secara daring dalam masa pandemic Covid-19.

“mengingat bahwa sekarang lagi wabah Covid-19, kami lebih menitikberatkan pada keselamatan jiwa, maka uji koompetensi keahlian untuk SMK tahun 2020 tidak diadakan. Tapi tidak berarti bahwa kita tidak bisa menilai kompetensi keahlian dari siswa SMK,” kata Patdono dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI yang dilakukan melalui konferensi video, Jumat (27/3/2020).

Alternatif Pengganti UKK

Untuk mengganti UKK, Patdono menjelaskan, ada empat cara yang bisa diambil sebagai alternatif. Alternatif pertama yaitu menggunakan nilai kompetensi praktik siswa pada semester 1 sampai dengan 5, karena pada kurikulum SMK terdapat komposisi praktik dengan proporsi 60 s.d. 70 persen.

Alternatif kedua, sekolah dapat menggunakan penilaian dari praktik industry, karena siswa SMK melaksanakan praktik industry selama minimal tiga bulan pada semester 5 menjelang semester 6.

Selanjutnya, alternatif ketiga memakai nilai dari uji sertifikasi keahlian siswa. SMK juga mempunyai catatan nilai yang bisa digunakan untuk menggantikan nilai uji kompetensi keahlian.

Alternatif keempat, setelah wabah selesai, pihak SMK dapat bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) maupun industry untuk melakukan uji sertifikasi kompetensi siswa SMK.

Alternatif juga disampaikan oleh Plt Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan (Balitbang), Totok Suprayitno. Misalnya, sekolah dapat menggunakan nilai semester genap tahun terakhir sebagai tambahan nilai kelulusan.

“Nilai tersebut menjadi dasar nilai ijazah yang digunakan untuk keperluan lebih lanjut termasuk untuk melanutkan pendidkan ke luar negeri. Jadi ini memang relaksasi dari kebijakan-kebijakan yang selama ini dilakukan,” terang Totok.
(Editor: Melina Nurul Khofifah)

Posting Komentar

0 Komentar