 |
| (Foto: Detik.com) |
KomnasAnak.com, NASIONAL - Komisi Perlindungan
Anak Indonesia (KPAI) resmi mengumumkan jumlah anak Indonesia yang terpapar COVID-19
sampai Mei 2020 ini tercatat sebanyak 800 anak. Menanggapi hal tersebut, Wakil
Ketua MPR RI Ahmad Basarah menyarankan pemerintah untuk menunda pemberlakuan
new normal di lembaga pendidikan.
Dia meminta
pemerintah untuk mempertimbangkan keselamatan anak-anak dari ancaman virus
corona. Serta belajar dari pengalaman Korea Selatan, dimana kasus kembali
melonjak di Seoul setelah ada pembukaan sekolah pada (29/5).
“Selain
pertimbangan keselamatan anak-anak, sektor pendiikan berbeda dengan sektor
usaha yang aktif atau tidaknya langsung berdampak pada hajar hidup orang
banyak. Jika belajar online masih bisa dilakukan, sebaiknya sektor pendidikan
tidak terburu-buru mengikuti kondisi kenormalan baru atau new normal,” ujar
Basarah, Minggu (31/5/2020).
Sebagai anggota
DPR RI yang ditugaskan di Komisi X yang menekuni bidang pendidikan, dia mneyarankan
pemerintaj melakukan studi mendalam sebelum memutuskan untuk membuka kembali semua
sekolah di Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Dosen Yniversitas Brawijaya
Malang ini menyarankan semua pihak, terutama Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan untuk belajar dari pengalaman pahit Korea Selatan yang meminta
siswanya kembali belajar secara virtual dari rumah masing-masing agar
lingkungan sekolah tidak menjadi klaster baru penularan virus corona bagi
pelajar sekolah.
Komisioner
KPAI bidang Pendidikan, Retno Listyarti meminta pemerintah berhati-hati untuk
membuka lembaga pendidikan setelah didapati 800 anak Indonesia terpapar
COVID-19. KPAI menilai penularan virus yang mewabah itu terjadi melalui kontak
dari orang tua ataupun keluarga terdekat.
“Merujuk
pada pernyataan resmi KPAI bahwa ada lebih dari 800 anak di Indonesia terpapar
COVID-19 dan 129 diantara mereka meninggal dengan status pasien dalam
pengawasan (PDP) dan 14 anak lainnya meninggal dengan status terkonfirmasi
positif COVID-19, tampaknya semua pihak memang tak boleh main-main saat membuat
keputusan untuk segera membuka kembali sekolah-sekolah di Indonesia,” jelas
Basarah.
Lebih
lanjut, Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini menyatakan keselamatan anak-anak peserta
didik wajib menjadi perhatian utama. Selagi dengan pola Pembelajaran Jarak Jauh
atau PJJ nasib generasi muda yang potensial itu bisa diselamatkan, Ahmad
Basarah mempertanyakan mengapa pihak-pihak yang punya otoritas dalam dunia
pendidikan harus terburu-buru meninggalkan ara belajar virtual itu untuk
seluruh jenjang pendidikan dari PAUD sampai perguruan tinggi.
“Mari
bersama-sama kita kaji secara mendalam dulu soal ini sebelum kita mengambil
keputusan penting. Jangan sampai kita menyesali keputusan kita sendiri di masa
depan,” tandasnya.
Basarah
kemudian menyampaikan bahwa model pendidikan jarak jauh yang sudah dipersiapkan
secara bertahap dan matang sebeumnya, termasuk mempersiapkan insfrastruktur pendukungnya,
hendaknya dijadikan prioritas di saat pandemi COVID-19 ini. Dia berpendapat
pengalokasian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk beli pulsa dan
lain-lain masih perlu diteruskan sampai situasi benar aman dari wabah COVID-19.
Semua pihak tidak perlu terburu-buru untuk melakukan aktivitas pembelajaran
dengan tatap muka langsung.
“Pembelajaran
jarak jauh masih tepat dilakukan saat ini sambil mengikuti perkembangan kasus
COVID-19 di Indonesia berkurang atau aman. Perlu sabar menunggu hingga situasi
benar-benar aman khususnya untuk sektor pendidikan. Sektor ini hendaknya
menjadi yang terakhir diaktifkan kembali ke kondisi new normal. Kita juga bisa
mengambil pelajaran dari sektor pendidikan di Korea Selatan yang akhirnya harus
memakai daring lagi setelah sebelumnya diberlakukan kondisi semacam new normal,”
pungkasnya.
(Editor: Melina Nurul Khofifah)
0 Komentar