Dukung Peran Keluarga Mewujudkan Revolusi Mental bagi Anak


KomnasAnak.com, NASIONAL - Kunci pembangunan negara ada di tangan anak-anak sebagai pemimpin di masa depan. Untuk itu anak-anak harus mendapat pendidikan fisik dan mental yang baik diawali dari lingkup keluarga.

Namun sayangnya, peran keluarga belum optimal dalam usaha mewujudkan Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Padahal peran keluarga sangat penting untuk membentuk karakter dan kepribadian individu dari dini sampai dewasa yang nantinya akan berpengaruh terhadap masa depan anak tersebut.

“Dalam Prioritas Nasional ke-4 (PN.4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memiliki peran dalam Program Prioritas pertama yaitu Revolusi Mental dan Ideologi Pancasila, Kegiatan Prioritas ketiga yaitu Revolusi Mental dalam Sistem Sosial, dan Proyek Prioritas ketiga yaitu Perwujudan Lingkungan yang Kondusif, sistem sosial proyek prioritas ke-3. Peran tersebut beririsan dengan salah satu isu prioritas Kemen PPPA sesuai arahan Presiden Jokowi, yakni peningkayan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan berbasis hak anak,” ujar Menteri PPPA, Bintasng Puspayoga dalam diskusi “Pelaksanaan Kegiatan Prioritas (RPJMN 2020-2024) Revolusi Mental dalam Sistem Sosial untuk Memperkuat Ketahanan, Kualitas, dan Peran Keluarga serta Masyarakat dalam Pembentukan Karakter Anak melalu Pengasuhan Berbasis Hak Anak” melalui konferensi video di Jakarta, (15/5)

Menteri Bintang meambahkan Kemen PPPA sangat mendukung agenda pembangunan revolusi mental khususnya dalam sistem sosial untuk memperkuat kualitas dan peran keluarga melalui pengasuhan berbasis hak anak.

“Kemen PPPA telah melakukan sinergi dan kolaborasi dengan 17 K/L dan 40 Lembaga Masyarakat untuk embentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Saat ini terdapat 135 PUSPAGA yang tersebar di 12 provinsi dan 120 kabupaten/kota. Harapannya, PUSPAGA mampu memberikan layanan preventif dan promotif sebagai tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga,” tutur Bintang.

Sementara itu, Deputi V Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Nyoman Shuida mengatakan permasalahan keluarga yang terjadi sekarang ini berawal dari krangnya kesiapan untuk berkeluarga, ditambah lagi dengan kasus perkawinan anak, angka kehamilan yang tidak diinginkan ang berujung pada perceraian.

Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018 angka perkawinan anak masih tinggi, sebesar 11,2%. Selain itu, hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 menunjukkan masih tingginya angka kehamilan yang tidak diinginkan, yaitu sebesar 7,1% berupa kehamilan tidak direncanakan dan 1,3% perempuan yang menikah menganggap hamil bukan pada waktu yang tepat, serta meningkatnya angka perceraian rata-rata 3% pertahun.

“Tentunya Kemen PPPA memiliki peran penting dalam keberhasilan memperkuat kualitas dan peran keluarga melalui pengasuhan berbasis hak anak. Keluarga merupakan pengasuh utama dan pertama bagi anak sehingga keluarga berperan penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. Jika hal tersebut berjalan dengan baik, maka angka perkawinan anak dan perceraian pasti akan berkurang. Sejauh ini Kemen PPPA telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan gerakan nasional revolusi mental, namun akan lebih baik jika ada gugus tugas pembangunan revolusi yang bertugas menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam pembangunan revolusi mental. Gugus tugas ini berperan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan revolusi mental,” tambah Nyoman.

Menteri Bintang menuturkan Kemen PPPA telah melakukan beberapa implementasi gerakan nasional revolusi mental diantaranya dengan menerapkan nilai-nilai esensial revolusi mental melalui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) yang mencakup nilai professional, equal, dedikasi, unggul, loyalitas, integritas yang disingkat menjadi PEDULI, Penyusunan Rentsra Kemen PPPA 2020-2024. Implementasi lainnya adalah, pengintegrasian isu gender dan isu anak dalam kebijakan, program, dan anggaran Kemen PPPA, serta pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPPA).

Di era pandemi sekarang ini, usaha untuk implementasi Gerakan Nasional Revolusi Mental dilakukan berkolaborasi dengan Kementerian atau Lembaga, Pemda, dan Masyarakat melalui 10 aksi #BERJARAK, mengintegrasikan isu gender dan hak anak ke dalam protocol dan strategi penanganan COVID-19 sehingga menjadi lebih responsive gender dan ramah anak. Serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, penyediaan Layanan Psikologi Sehat Jiwa (SEJIWA) untuk Perempuan dan Anak, yang meliputi layanan edukasi, konsultasi, dan pendampingan. Serta menghadirkan negara melalui pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan anak.

“Kami sangat mengapresiasi dan siap untuk mendukung terwujudnya gerakan nasional revolusi mental ini. Namun dibutuhkan sinergii dari seluruh Kementerian dan Lembaga Terkait agar dapat mencapai target pembangunan revolusi mental sesuai dengan waktu yang ditentukan,” tutup Menteri bintang.
(Editor: Melina Nurul Khofifah)

Posting Komentar

0 Komentar