Evaluasi Pendidikan oleh KPAI: Tidak Terwujudnya Merdeka Belajar


KomnasAnak.com, NASIONAL - Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada 2 Mei dapat menjadi momentum refleksi dan evaluasi kebijakan dunia pendidikan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sendiri menilai kebijakan Merdeka Belajar yang diusung Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim masih jauh dari harapan.

“Pembelajaran jaral jauh (PJJ) di era pandemi COVID-19 ternyata makin menunjukkan bawa Merdeka Belajar dan pembelajaran yang menyenangkan di dunia pendidikan kita masih jauh dari harapan,” kata Komisioner KPAI bidang pendidikan Retno Listyarti, dilansir dari Kompas, Sabtu (2/5/2020).

Retno mengatakan kesan itu tampak dalam survei yang diadakan KPAI tentang PJJ kepada guru dan siswa. Survei tersebut dilakukan ada 13-21 April 2020 serta diikuti oleh 1.700 siswa dan 602 guru dari jenjang SD hingga SMA sederajat yang tersebar di 20 Provinsi dan 54 kabupaten/kota.

Dalam survei itu, Merdeka Belajar tidak terjadi dalam proses pembelajaran selama masa pandemi COVID-19. Hal ini tampak melalui guru yang masih mengejar ketercapaian kurikulum. Hanya fokus pada aspek kogntif, hingga guru memberikan tugas yang memberatkan siswa.

“Yang patut menjadi perhatian serius adalahh masih adanya guru sebesar 29,6 persen yang mengisi aktivitas pembelajaran hanya dengan memberikan tugas. Tentu hal ini bertentangan dengan prinsip pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning dan merdeka belajar,” ujar Retno.

Kemudian, hasil survei juga menyatakan proses pembelajaran jarak jauh masih belum memperhatikan keragaman dan kondisi peserta didik. Sebanyak 58 persen guru masih memberikan tugas melaui aplikasi daring. Sementara itu, masih terdapat siswa yang memiliki keterbatasan sarana, seperti akses gawai, laptop, atau internet.

“Artinya metode pembelajaran malah makin meminggirkan hak-hak anak yang tidak mampu secara sarana. Metode yang dipakai masih terjebak dengan pola penyeragaman, tanpa melihat kemampuan ekonomi siswa dan orang tua. Hanya 8,8 persen guru yang memberikan tugas berbeda kepada siswa sesuai dengan akses yang dimiliki siswa baik dari sisi yang memberikan tugas berbeda kepada siswa sesuai akses yang dimiliki siswa baik dari sisi peralatan maupun jaringan atau kelas ekonomi,” tutur Retno.

Lebih lanjut, Retno meminta Kemendikbud kembali merefleksikan makna Merdeka Belajar. Menurutnya, hingga saat ini merdeka berpikir dan bernalar masih belum menjadi budaya dalam pendidikan Indonesia.

“KPAI mendorong Kemendikbud memaknai dan merefleksi kembali Merdeka Belajar agar sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang setiap 2 Mei hari kelahirannya kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Merdeka berpikir dan bernalar belum menjadi budaya di pendidikan kita. Sikap kritis kerap dianggap sok tahu atau malah kurnag ajar,” kata Retno.

Retno mengatakan pembenahan di bidang pendidikan tidak hanya membuat kebijakan semata, melainkan harus diikuti dengan tindakan nyata. Menurut Retno, kebijakan Merdeka Belajar hanya menjadi jargon semata jika pemerintah tidak melakukan intervensi lebih lanjut.

“Pembenahan tidak cukup hanya dengan membuat kebijakan Merdeka Belajar saja, akan tetapi harus disertai tindakan nyata yang masif hingga ke ruang-ruang kelas. Selama dinas-dinas pendidikan dan Kanwil Agama di daerah tidak memperlakukan guru sebagai manusia merdeka, guru akan memperlakukan siswanya juga bukan manusia merdeka,” kata Retno.

“Guru juga bingung memaknai belajar merdeka. Karena itu, tetap harus ada intevensi dalam membangun budaya merdeka di lingkungan pendidikan kita agar makna merdeka betul-betul dapat dirasakan dan dipahami semua pihak, dari atas sampai bawah, jika tidak ada intervensi dalam pembenahan maka kebijakan merdeka belajar hanya jargon tanpa makna,” sambungnya.

Selain itu, KPAI juga mengimbau agar Kemendikbud dan Kemenag membuat kurikulum darurat selama masa pandemi COVID-19. Hal ini dimaksudkan adar PJJ yang dilakukan tidak memberatkan siswa dan guru.

“KPAI mendorong Kemendikbud dan Kemenag menetapkan kurikulum dalam situasi darurat, misalnya memilih materi-materi esensial dan utama saja yang diberikan selama masa PJJ. Materi yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan perlu bimbingan guru secara langsung sebaiknya ditiadakan. Materi yang diujikan dalam kenaikan kelas sebaiknya materi yang sudah dibahas sebelum kebijakan belajar dari rumah. Dengan demikian tidak membebani siswa maupun guru,” tutur Retno.
(Editor: Melina Nurul Khofifah)

Posting Komentar

0 Komentar