Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Membuka Kembali Sekolah

(Foto: Warta Pilihan)

KomnasAnak.com, NASIONAL - Adanya pembatasan kegiatan sosial guna memutus penyebaran virus corona telah memaksa Indonesia menutup sekolah dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi. Namun, rencananya kegiatan pembelajaran jarak jauh akan diakhiri pada pertengahan Juli 2020.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melalui Plt Dirjen PAUD, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemdikbud RI, Hamid Muhammad mengatakan akan kembali membuka sekolah untuk kegiatan belajar mengajar. Dengan catatan, ketentuan hanya berlaku bagi daerah yang telah diyatakan aman dari COVID-19.

Menanggapi rencana tersebuut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta agar Kemdikbud memperhatikan lima hal saat membuka sekolah.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti melalui laman resmi KPAI menyatakan ada tiga skenario pembukaan sekolah, pertama pertengahan Juli uuntuk sekolah di daerah yang dinyatakan aman dari wabah corona, lalu triwulan tahun ajaran baru sekitar September 2020, dan hingga satu semester pada Januari 2021.

“Apapun skenario pemerintah, seagai lembaga negara yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan perlindungan anak dan pemenuhan terhadap hak-hak anak sebagaimana diatur dalam UU perlindungan anak, maka KPAI mengingatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” Kata Retno, melansir Kumparan, Kamis (14/5/2020).

Adapun lima hal yang direkomendasikan Retno untuk Kemdikbud, sebagai berikut:
A. Memastikan sekolah-sekolah tersebut disterilisasi dengan anggaran dari dana BOS yang diterima setiap sekolah dan dibantu dengan APBD melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan setempat.

Perlu juga ditekankan sterilisasi dilakukan sesuai protocol kesehatan untuk sekolah-sekolah yang digunakan sebagai ruang isolasi ODP COVID-19 saat pandemi berlangsung;

B. Jika kegiatan sekolah akan menggunakan protocol kesehatan di area institusi pendidikan yang sudah ditentukan pemerintah, maka perlu ada data pemetaan, sekolah-sekolah mana yang perlu dibuatkan wastafel tambahan agar para siswa dijamin dapat cuci tangan menggunakan air bersih dan sabun selama berada di sekolah, ini jaminan agar mereka tetap bersih dan sehat. Idealnya, satu kelas memiliki satu wastafel. Bahkan, jika perlu di setiap kelas tersedia handsanitizer yang dapat digunakan siswa jika wastafel sekolah terbatas.

Pembangunan wastafel harus didukung pembiayaannya oleh APBD. Sedangkan sabun dan handsinitizer bisa menggunakan anggaran yang dikelola sekolah dibantu wali murid yang mampu secara bergotongroyong;

C. Ketika mewajibkan anak didik, pendidik, dan tenaga kependidikan menggunakan masker di lingkungan sekolah, maka pemerintah pusat dan daerah juga harus mempertimbangkan pemberian bantuan masker ke setiap siswa dan sekolah. Perlu diingat juga bahwa masker bahan hanya bisa digunakan maksimal 4 jam, dan siswa wajib memiliki gantinya untuk jam selanjutnya;

D. KPAI memandang perlunya Kemdikbud menetapkan protocol kesehatan tersendiri ketika sekolah akan di buka kembali, misalnya terkait pembatasan jumlah siswa dalam satu ruang kelas, mengingat kita semua wajib menjaga jarak. Sehingga dapat dipertimbangkan untuk siswa masuk secara bergantian atau masuk secara normal seperti sebelum pandemi, atau justru jam pelajaran dipersingkat menjadi 4-5 jam per hari selama pandemi, secara bertahap nantinya akan dinormalkan kembali setelah kondisi aman atau tidak ada pertambahan kasus;

E. KPAI mendorong pemerintah provinsi memastikan bahwa guru yang bertempat tinggal beda kota/kabupaten atau provinsi seperti di wilayah Jabodetabek, harus difasilitasi pemeriksaan negatif COVID-19, karena perbedaan zona antara wilayah tempat tinggal dan wilayah tempat megajar. Bisa jadi tempat mengajar di zona hijau tapi tempat tinggal guru di zona merah.
(Editor: Melina Nurul Khofifah)

Posting Komentar

0 Komentar