Harapan Intervensi Pemerintah dalam Penanggulangan Masalah Perempuan dan Perkawinan Anak


KomnasAnak.com, NASIONAL - Salah satu isu pembangunan masyarakat yang urgent untuk diselesaikan adalah perkawinan anak. Adanya perkawinan menghambat pendidikan anak. Padahal pendidikan merupakan kunci membangun sumber daya manusia unggul.

Intervensi pemerintah dalam mengatasi masalah ini, khususnya bagi daerah di Pulau Jawa sangat diperlukan. Pemerintah dapat menekan hampir 50 persen angka kasus perkawinan anak secara nasional bila masalah perkawinan anak di Pulau Jawa berhasil diselesaikan.

“Meskipun prevalensi tertinggi diduduki Provinsi Sulawesi Barat, namun secara absolut ranking tertinggi perkawinan usia anak di Indonesia ditempati Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah,” ujar Child Protection Officer UNICEF Indonesia, Derry Fahrizal Ulum saat diskusi webinar Media dan Perlindungan Anak bertajuk “Pandemi COVID-19 dan Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Jawa Timur” Rabu (20/5). Selain fokus di Jawa, provinsi-provinsi luar jawa dengan prevalensi perkawinan anak tinggi tetap perlu diperhatikan.

Derry menambahkan, di Jawa Timur sebanyak 12,71 persen anak perempuan usia 20-24 tahun menikag sebelum usia 18 tahun. Dia juga menambahkan secara nasional, menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (susenas) 2008-2018 menyebutkan penurunan perkawinan di bawah 18 dan 15 tahun cenderung lambat dalam 10 tahun ini.

Berdasarkan proyeksi Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015, diperkirakan perkawinan anak perempuan mencapai 1.220.900.

Terkait masa pandemi COVID-19, Derry menyebut berdasarkan rilis dari lembaga di PBB menyebutkan saat ini masih terlalu dini untuk mengaitkan naiknya angka perkawinan usia anak dengan terjadinya pandemi COVID-19.

“Namun jika dalam jangka panjang akan mungkin ini berkorelasi. Karena ini berhubungan dengan masalah ekonomi dan terhentinya kegiatan di masyarakat,” tambah Derry.

Dari sisi kesehatan reproduksi, penanggungjawab Program Geliat Universitas Airlangga Surabaya, Dr Nyoman Anita Damayanti, drg. M. S, menyatakan pengetahuan masalah kesehatan reproduksi sangat penting bagi perempuan.

“Dari hasil penelitian yang kami lakukan sejak 2015 hingga saat iini diketahui bahwa semakin tinggi pendidikan yang ditempuh seorang perempuan, maka mereka cenderung untuk tidak menikah di usia dini. Namun demikiran, tingginya pendidikan seorang perempuan, tidak menjamin pengetahuan mereka seputar kesehatan reproduksi juga tinggi. Ini yang harus diwaspadai,” ujar Nyoman Anita Damayanti yang juga sebagai pengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Unair Surabaya tersebut.

Menurutnnya, banyak perempuan tidak mengetahui risiko kehamilan di usia muda itu seperti apa, meskipun pendidikan mereka tinggi.

Dia juga menyebutkan, angka kematian ibu hamil di masa pandemi sampai bulan April 2020 telah mencapai 180 kasus. Menurutnya angka ini sudah cukup tinggi.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian di masa pandemi ini adalah adanya 590 ribu perempuan di Jawa Timur yang diperkirakan akan melahirkan di saat pandemi.

“Mereka harus memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan untuk menjamin keselamatan ibu dan bayi, padahal dalam kondisi saat ini banyak pihak memilih untuk tidak mengunjungi fasilitas kesehatan dengan alasan memutus penularan COVID. Ini yang perlu diwaspadai ancaman kematian ibu haml akibat tidak mengunjungi fasilitas kesehatan,” jelas Nyoman Damayanti.

Sementara itu Presidium Jaringan AKSI, Rani Hastari menyebutkan, terkait upaya menekan angka perkawinan usia anak, ia menyebut kebijakan-kebijakan di daerah yang alih-alih melindungi kaum perempuan ternyata justru membuat diskriminasi.

“Alih-alihh melindungi anak, ternyata beberapa aturan justru mendiskriminasi perempuan. Oleh karena itu, justru perlu mendorng pemenuhan hak, tumbuh kembang, dan potensi anak, khususnya anak permepuan agar terhindar dari perkawinan anak,” ujar Rani.
(Editor: Melina Nurul Khofifah)

Posting Komentar

0 Komentar