Kemen PPPA: Akta Kelahiran adalah Hak Anak di Situasi Apapun

Siaran Pers Nomor: B-064/Set/Rokum/MP 01/05/2020

KomnasAnak.com, NASIONAL - Pada Kamis (30/4) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah menggelar virtual Forum Koordinasi Pemenuhan Hak Anak atas Kepemilikan Akta Kelahiran di Masa Pandemi COVID-19. Kepemilikan akta kelahiran merupakan hak dasar anak yang harus dipenuhi sejak lahir. Hak itu wajib terpenuhi dalam situasi apapun, temasuk situasi pandemi COVID-19 saat ini.

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kemen PPPA, Lenny N. Rosalin, mengutarakan anak yang tidak memiliki akta kelahiran, maka keberadaannya tidak akan mendapat pengakuan dari negara. Bahkan anak terdampak COVID-19 tidak bisa mengakses fasilitas apapun dari negara.

“Anak-anak terdampak COVID-19 yang tidak memiliki kelahiran terancam kesulitan memperoleh bantuan sosial dari pemerintah. Pada masa pandemi COVID-19 diperlukan kerja sama lintas sector agar mekanisme dan kemudahan proses pencatatan akta kelahiran tetap terjamin dan mudah diakses dimanapun,” ujar Lenny.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan bahwa angka kepemilikan akta kelahiran anak di Indonesia per 30 Maret 2020 adalah 91,49 persen. Selama pandemi COVID-19 pencatatan akta kelahiran dapat dilakukan secara daring.

“Kementerian Dalam Negeri telah melakukan berbagai inovasi dalam mempercepat kepemilikan akta kelahiran, yaitu dengan cara mempermudah syarat pencatatan akta kelahiran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), layanan jemput bola, dan layanan daring. Selain itu, masyarakat juga dapat mencetak produk administrasi kependudukan secara mandiri di rumah,” tutur Zudan.

Layanan secara daring tersebut didukung dengan Permendagri Nomor 07 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Saat ini sudah ada 480 daerah yang melakukan layanan daring. Layanan daring dikemas dalam berbagai bentuk seperti: website, aplikasi, whatsapp, SMS gateway, dan call center. Hal tesebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam pemenuhan hak anak atas kepemilikan akta kelahiran.

Kegiatan Forum Koordinasi Pemenuhan Hak Anak Atas Kepemilikan Akta Kelahiran di Masa Pandemi COVID-19 diikuti oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Polri, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Forum Anak Nasional, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Anak.
(Editor: Melina Nurul Khofifah)

Posting Komentar

0 Komentar