Kemen PPPA Dorong Daerah Memberi Bantuan Spesifik pada Anak Terdampak COVID-19


Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kementerian PPPA, Lenny N. Rosalin
KomnasAnak.com, NASIONAL - Pemberian bantuan spesifik bagi perempuan dan anak terus diusahakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Selama ini bantuan yang ada kurang mencukupi kebutuhan anak untuk menjaga kesehatan, dan tumbuh kembang anak.

“Pada masa pandemi COVID-19 saat ini, banyak perempuan dan anak dari kelompok rentan terdampak yang terabaikan pemenuhan kebutuhan spesifiknya, yakni ibu hamil, ibu menyusui, anak, penyandang disabilitas, lansia, perempuan kepala keluarga, dan lain-lain. Apabila kebutuhan spesifik ini tidak terpenuhi, dapat mengganggu kesehatan, fungsi reproduksi, dan tumbuh kembang,” ungkap Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kementerian PPPA, Lenny N. Rosalin dalam Rapat Virtual Koordinasi Pokja Daerah Gerakan #BERJARAK (8/5).

Lenny meminta kepada seluruh pihak yang menangani masalah anak dan perempuan di daerah untuk memastikan pemenuhan kebutuhan spesifik bagi kelompok rentan terdampak COVID-19 dapat tersalurkan kepada yang benar-benar membutuhkan dan tepat sasaran. “Verifikasi ke lokasi sebelum pemberian bantuan sangat diperlukan, agar dapat diketahui bantuan apa saja yang diperlukan dan/atau belum diterima, utamanya fokus pada perempuan dan anak,” tambah Lenny.

Pemenuhan kebutuhan spesifik bagi anak merupakan bagian implementasi dari aksi ke-2 Gerakan Bersama Jaga Keluarga Kita (#BERJARAK) yaitu penuhi hak perempuan dan anak. #BERJARAK merupakan gerakan yang diinisiasi Kemen PPPA sejak April 2020 dengan melibatkan kelompok kerja (pokja) daerah serta berbagai mitra di seluruh provinsi dan kabupaten/kota.

“Melalui aksi kedua #BERJARAK tersebut, daerah diberi mandat untuk memenuhi kebutuhan spesifik perempuan dan anak, seperti susu (hanya untuk anak usa di atas 2 tahun), makanan tambahan bergizi, vitamin, pembalut, pampers untuk balita maupun lansia, dan lainnya tergantung kebutuhan di setiap daerah. Pemenuhan kebutuhan spesifik ini, dapat bersumber dari 70% dana dekonsentrasi Kemen PPPA,” terang Lenny.

Lenny lanjut megingatkan keharusan daerah untuk menyaring ketat kriteria dari penerima bantuan, baik secara umum maupun spesifik. Adapun kriteria penerima bantuan spesifik yaitu keluarga prasejahtera, maksimal penerima bantuan hanya dua orang untuk setiap keluarga di satu rumah, dan berasal dari keluarga PDP/positif/meninggal karena COVID-19.

Mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki, Lenny juga memina daerah untuk menyalurkan bantuan berdasarkan data terpilah terkait perempuan dan anak serta kelompok rentan lainnya yang terdampak COVID-19. “Jika akan melakukan intervensi, kita harus memiliki data kelompok rentan terdampak yang diperlukan, terutama dalam upaya pemberian bantuan spesifik bagi mereka. Untuk itu, kami harap para pokja daerah dappat memberikan data terpilah yang valid serta leporan terkait 10 aksi #BERJARAK yang sudah dilakukan,” ujar Lenny.

Saat ini, ada 30 Provinsi yang telah mengirimkan data terpilah  perempuan dan anak terdampak COVID-19 pada Kemen PPPA, namun masih ada 4 provinsi yang belum mengirimkan data secara terpilah. “Kami harap dalam waktu yang tidak terlalu lama, 4 provinsi ini dapat segera bergabung untuk mengirimkan data terpilah COVID-19,” ujar Lenny.

Lenny menambahkan, ada 6 provinsi dengan jumlah kasus positif COVID-19 pada anak paling banyak. Provinsi DKI Jakarta dengan 161 anak positif; Provinsi Jawa Barat dengan 29 anak positif; Provinsi Jawa Tengah dengan 56 anak positif; Provinsi Jawa Timur dengan 31 anak positif, Provinsi Banten dengan 14 anak positif; serta Provinsi Sulawesi Selatan dengan 4 anak positif.

Dalam rakor tersebut, diketahui sebagian besar provinsi sudah melakukan 10 aksi gerakan #BERJARAK, dan mayoritas fokus pada aksi-aksi dalam upata pencegahan, diantaranya yaitu:
Aksi 1 (tetap di rumah) di 30 provinsi;
Aksi 4 (jaga diri, keluarga dan lingkungan) di 30 provinsi;
Aksi 5 (membuat tanda peringatan) di 22 provinsi;
Aksi 6 (menjaga jarak fisik) di 30 provinsi;
Aksi 8 (menyebarkan informasi yang benar) di 26 provinsi.

Sedangkan untuk aksi-aksi sebagai upata penanganan meliputi:
Aksi 2 (hak perempuan dan anak terpenuhi) di 2 provinsi;
Aksi 3 (APD tersedia) di 27 provinsi;
Aksi 7 (mengawasi keluar masuk orang dan barang) di 8 provinsi;
Aksi 9 (aktivasi media komunikasi) di 3 provinsi; dan
Aksi 10 (aktivasi rumah rujukan) di 13 provinsi.

“Gerakan #BERJARAK merupakan gerakan nasional, keberhasilan gerakan ini adalah keberhasilan kita semua. Untuk itu mari kita terus berinovasi dan pertajam data yang dimiliki. Data adalah penting dan utama, karena tanpa data, upaya kita untuk memenuhi hak perempuan dan aak tidak akan bisa tajam. Saya mengingatkan, ketika daerah menyyusun program dengan dana dekon, pastikan data terpilah yang dimilki valid dan aksi yang akan dilakukan tepat sasaran,” tutup Lenny.
(Editor: Melina Nurul Khofifah)

Posting Komentar

0 Komentar