Kemen PPPA Pastikan Proses Hukum NF Berjalan Sesuai UU Sistem Peradilan Pidana Anak

KomnasAnak.com, NASIONAL - Penyelidikan kasus NF, remaja 15 tahun yang diduga menghilangkan nyawa anak 5 tahun dan belakangan diketahui merupakan korban pelecehan seksual hingga hamil terus dilakukan. Lembaga perlindungan anak memandang perlunya perspektif korban dalam menangani kasus ini.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pun memastikan akan terus memantau perkembangan dan memastikan proses hukum NF berlangsung sesuai UU no. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Deputi Bidang Perlindungan Anak Kemen PPPA, Nahar menyatakan telah mengunjungi tempat rehabilitasi sosial milik Kementerian Sosial. Kunjungan pada 17 Mei tersebut untuk memastikan kesiapan NF menghadapi persidangan yang akan dihadapi.

“Proses hukum anak pelaku harus tetap berjalan sesuai dengan Undang-Undang SPPA, sehingga anak pelaku tetap mendapatkan hak-haknya, khususnya memperoleh bantuan hukum dalam proses peradilan pidana. Anak pelaku sempat bercerita bahwa hobinya adalah mendengarkan musik, dan kelak ingin menjadi komikus. Ia juga mengutarakan kerinduannya dengan suasana di rumah,” ujar Nahar.

Dalam kunjungannya, Kemen PPPA didampingi oleh Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial dan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi atau akrab disapa Kak Seto.

Nahar menambahkan NF memang harus mengikuti proses hukum sembari mendapatkan pendampingan khusus untuk memulihkan kondisi psikologisnya yang selain sebagai pelaku, namun juga diduga sebagai korban kekerasan seksual. Hal penting lain adalah memikirkan masa depan dan proses reintegrasi anak berhadapan dengan hukum ke lingkungan sosialnya dan dapat diterima oleh masyarakat.

Nahar juga mengingatkan agar identitas terkait anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban wajib dirahasiakan untuk mmenghindari stigma sosial yang dapat menghambat tumbuh kembang dan masa depan anak.

“Sesuai Undang-Undang no. 11 tahun 2021 tentang SPPA, khususnya Pasal 19, kami mengimbau agar identitas anak yang berhadapan dengan hukum wajib dirahasiakan, khususnya dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Hal tersebut dilakukan agar proses hukum dapat berjalan tanpa intervensi, serta proses pemulihan, rehabilitasi, dan integrase anak dapat dilakukan secara optimal,” tutup Nahar.

(Editor: Melina Nurul Khofifah)