KPAI: Banyak Daerah Belum Siapkan Juknis PPDB Daring


PPDB 2019 di Malang. (Foto: Medcom.id)
KomnasAnak.com, NASIONAL - Kesiapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 dipertanyakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Pasalnya, belum semua daerah memiliki surat edaran dan petunjuk teknis pelaksanaan PPDB 2020.

Komisioner KPAI bidang Pendidikan, Retno Listyarti mengatakan, berdasarkan hasil pengawasan beberapa KPAD (Komisi Perlindungan Anak Daerah) hingga 20 Mei 2020, masih banyak daerah belum mengeluarkan surat edaran dan petunjuk teknis (juknis) PPDB mas pandemi COVID-19. “Padahal pelaksanaan PPDB tinggal menghitung hari,” tegas Retno dalam keterangannya, Selasa 26 Mei 2020.

Sampai 20 Mei 2020, KPAI baru mendapatkan surat edaran juknis PPDB dari Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sumatera Utara. Namun, baru Jawa Barat dan DKI Jakarta yang telah ditandatangani.

“Provinsi yang lain seperti NTB dan Sumatra Utara, kami dapatkan pada Jumat, 15 Mei 2020 lalu masih dalam bentuk draf, bahkan banyak daerah seperti Bengkulu, baru tahap Dinas Pendidikannya meminta daya tampung sekolah,” sesal Retno.

Menurut Retno, bila juknis masih dalam bentuk draf, KPAI mempertanyakan kapan waktu bagi dinas dapat mensosialisasikan juknis tersebut ke sekolah. Selain Juknis di level provinsi yang kewenangannya untuk SMA, SMK, dan SLB, KPAI juga mendapatkan juknis dari Diknas Pendidikan Kota Bogor, kabupaten Bogor, dan Kota Padang yang kewenangannya untuk jenjang pendidikan TK, SD, dan SMP/sederajat.

Masih terkait PPDB, KAPD juga melaporkan kesiapan daerah dalam menggelar PPDB daring. “Provinsi Jawa Barat paling siap melaksanakan PPDB daring,” sebut Retno.

Dari pantauan KPAI, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sudah melakukan berbagai persiapan PPDB. Diantaranya menyiapkan buku manual aplikasi sekolah yang sistematis dan terstruktur sehingga mudah dipahami langkah demi langkah oleh operator sekolah.

Selain itu juga menyiapkan bahan paparan PPDB dalam bentuk Powerpoint yang isinya menjelaskan juknis PPDB, bahkan Disdik Jawa Barat juga sudah melakukan sosialisasi kepada Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan se-Jawa Barat (ada 13 KCD untuk 27 kabupaten/kota).

Sosialisasi juga dilakukan terhadap para pengawas, kemudian para pengawas mensosialisasikan kepada para kepala sekolah, selanjutnya kepala sekolah bertugas mensoialisasikannya kepada guru dan ornag tua kelas IX SMP.

“Semua dilakukan secara daring, termasuk kepada para orang tua siswa calon pendaftar,” imbuh Retno.

Bahkan kata Retno, Jawa Barat telah menyiapkan pengaduan PPDB untuk membantu pendaftar. Setiap KCD memiliki call center dengan nomor yang bisa digunakan siswa.

Semua sekolah dan KCD diharuskan memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan dibuat berdasarkan SK Kepsek dan SK KCD. “Mereka bertanggungjawab terhadap pengaduan di levelnya masing. Nomor-nomor pengaduan PPDB juga ada dalam paparan sosialisasi dan juknis,” sebutnya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kembali membuka posko pengaduan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara daring. Posko ini telah secara rutin dibuka dalam tiga tahun terakhir.

Pengaduan dapat dilakukan melalu beberapa saran berikut:
whatsapp: 0821 3677 2273
facebook: kpai_official
IG: kpai_official
Twitter: @kpai_official
(Editor: Melina Nurul Khofifah)

Posting Komentar

0 Komentar