Pengamat Nilai Target Pendidikan Indonesia 2035 Jauh di Bawah Rata-Rata OECD

KomnasAnak.com, NASIONAL - Pengamat pendidikan dari Center of Education Regulations and Development Analysis (CERDAS) Indra Chairsmiadji menilai target pendidikan untuk membangun sumber daya manusia unggul di Indonesia dinilai terlalu rendah.

Indra mengatakan seharusnya masa pandemi COVID-19 dapat dijadikan momen pemerintah memetakan masalah pendidikan.

Presiden Joko Widodo sendiri telah menunjuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk memetakan pembangunan SDM unggul dalam ranah pendidikan semenjak menjabat.

“Mengamati target yang ditentukan pemerintah, jelas-jelas belum bisa dikatakan unggul karena targetnya sendiri masih berada di bawah rata-rata negara OECD (Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi) di tahun 2018,” ujar Indra melansir dari CNNIndonesia.com, Senin (11/5).

Ungkapan tersebut mengacu pada target Program Penilaian Pelajar Internasional atau PISA Indonesia pada periode 2020 sampai 2035. PISA merupakan penilaian tingkat dunia yang dipakai untuk mengukur tingkat pendidikan global.

Rinciannya pemerintah menargetkan tahun 2020 sampai 2025 angka PISA Indonesia mencapai 396 untuk literasi, 288 untuk numerasi, dan 402 untuk sains.

Kemudian di tahun 2025 sampai 2030, angka PISA yang ditargetkan adalah 423 untuk liiterasi, 397 untuk numerasi, dan 408 untuk sains. Selanjutnya tahun 2030 sampai 2035, nilai PISA diharapkan mencapai 451 untuk literasi, 407 untuk numerasi, dan 414 untuk sains.

Sedangkan mengacu pada PISA 2018, nilai rata-rata negara OECD adalah 487 untuk literasi, 489 untuk numerasi, dan 489 untuk sains. Artinya masih di atas target Indonesia hingga tahun 2035.

“Unggul artinya lebih tinggi daripada yang lain-lain, utama. Jika pemerintah mencanangkan program pemangunan SDM unggul, maka SDM Indonesia harus lebih pandai, lebih cakap. Lebih baik daripada SDM di negara-negara lain,” tutur Indra.

Mengintip nilai skor PISA Indonesia 2018, Indonesia memegang peringkat ke 74 dari 79 negara di dunia. Dengan nilai 371 untuk literasi, 379 untuk numerasi, dan 396 untuk sains.

Bahkan Indonesia masih jauh tertinggal bila dibandingkan dengan negara Asia seperti Vietnam, khususnya pada kemampuan membaca. Menurut data World Bank 2018, setidaknya 55,8 persen anak Indonesia memiliki kemampuan baca terendah, atau level satu. Sedangkan anak dengan kemampuan baca terendah di Vietnam hanya 13,9 persen, dan negara OECD sebanyak 20,1 persen anak. Indra mengatakan ini menunjukkan lemahnya kemampuan belajar siswa Indonesia karena tidak mampu membaca dan memahami maknanya.

Untuk itu dia menilai pembenahan pendidikan di tingkat dasar harus jadi prioritas. Ini termasuk dari segi kemampuan pendidik, sarana prasarana, program dan anggaran.

Secara terpisah, tokoh pendidikan Arief Rachman menilai hal yang penting diperhatikan dalam pendidikan bukan hanya hasil akhir. Namun juga proses belajar siswa secara formal maupun informal.

Dalam hal ini dia mengatakan banyak potensi yang perlu dimiliki seorang siswa. Mulai dari spiritual, akal, jasmani, perasaan, dan sosial. Artinya, selain memberikan target kognitif atau kemampuan akal, ia menilai seklah tidak boleh menelantarkan aspek afektif yakni sikap dan nilai.

“Mengapa afektif penting? Karena mengantarkan pengetahuan kognitif. Anak yang kognitifnya cerdas tapi afektif tidak baik, bisa kurang ajar,” tuturnya melalui konferensi video.

Arief mengatakan dalam hal ini ada kaitan erat antara peran guru, siswa, maupun orang tua dengan lajur pendidikan. Untuk itu guru dan orang tua harus cakap dalam membimbing siswa.

Ini termasuk memperhatikan suasana hati siswa ketika belajar, khususnya di tengah wabah dengan proses pembelajaran jarak jauh (PJJ).

“Karena (kemampuan) belajar tidak akan muncul kalau tidak senang hatinya. Otak ini tertutup. Menurut ilmu otak, orang yang senang sel-selnya terbuka dan bisa aktif. Sel ini tidak bisa berjalan sendiri. Harus dikendalikan hati nurani,” jelas Arief.

Dia menilai proses PJJ harus slalu dievaluasi dalam situasi pandemi. Ini dilakukan untuk memastikan seberapa jauh perbedaan capaian pendidikan karena dampak corona.

Seperti diketahui pelaksanaan PJJ masih banyak meenemui kendala, baik itu fasilitas perangkat dan jaringan ataupun metode belajar. Tak hanya itu, PJJ juga menciptakan kesenjangan atau ketertinggalan pendidikan yang harus dihindari dengan memaksimalkan fasilitas pendukung, pelatihan guru, dan kerangka evaluasi belajar selama pandemi.

(Editor: Melina Nurul Khofifah)