Buruknya Status Gizi Tingkatkan Ancaman Kematian Akibat COVID-19 pada Anak Indonesia

Ilustrasi anak makan makanan bergizi (Foto: Hello Sehat)

KomnasAnak.com, NASIONAL - Pengamat kebijakan meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar memperhatikan masalah gizi pada anak Indonesia di masa pandemi COVID-19. Sebab status gizi yang buruk diduga menjadi salah satu sebab tingginya tingkat kematian anak positif virus corona di Indonesia.

 

“Para pejabat yang menangani masalah gizi anak di Indonesia harus ikut bertanggungjawab terhadap tingginya angka kematian anak akibat COVID-19 karena masalah gizi buruk anak Indonesia dianggap menjadi salah satu faktor penyerta yang meningkatkan resiko kematian ini,” kata pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengutip dari Republika, Minggu (14/6).

 

Agus menambahkan para pejabat Kemenkes yang menangani gizi anak agar bersikap serius dan memiliki sense of crisis karena jika tidak maka akan ada lebih banyak anak meninggal karena terpapar COVID-19.

 

Pemantauan gizi anak, lanjut Agus, terganggu akibat terhentinya aktivitas posyandu karena penyebaran virus corona. Maka dari itu, Kemenkes harus membuat terobosan sebagai otoriras kesehatan di Indonesia. Menurut Agus, pemantauan melalui grup Whatsapp seperti yang slama ini dilakukan tidak cukup.

 

Sementara itu, pengamat dan aktivis kesehatan Dr Tubagus Rachmat Sentika mengkritisi kurangnya infrastruktur regulasi di Kemenkes dalam penanganan masalah stunting secara menyeluruh. Karena implementasi aturan tentang tata laksana gangguan gizi akibat penyakit melalui Permenkes 29 tahun 2019 masih belum berjalan baik.

 

“Aturan tersebut jelas sekali menyebutkan bahwa penanganan stunting harus dilakukan melaui survailans dan penemuan kasus oleh Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan selanjutnya bila ditemukan ganggguan gizi, baik gizi buruk, gizi kurang kurus, alergi, atau masalah medis lainnya, harus diberikan pangan khusus medis khusus (PKMK),” kata Rachmat.

 

Menurut Rachmat, ada beberapa hal yang menyebabkan anak terhambat mendapatkan PKMK sesuai denan Permenkes 29 tahun 2019.

 

Pertama, kurangnya persamaan persepsi antarpemangku kepentingan. Kedua, belum dilaksanakannya tata laksana oleh pemerintah pusat dan daerah. Ketiga, sumber daya yang terbatas karena dilakukan pemfokusan ulang (refocusing).

 

“Kemenkes harus memastikan lokasi keberadaan anak dengan gizi buruk dan kurang akibat penyakit, memastikan ketersediaan PKMK, serta semua petugas kesehatan memahami sinergitas antara upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upata kesehatan perorangan (UKP), serta sistem rujukan terintegrasi dan dari sisi pembiayaannya,” kata Rachmat.

(Editor: Melina Nurul Khofifah)