KomnasAnak.com, NASIONA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berikan evaluasi terkait
pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama masa pandemi virus corona. KPAI
menyarankan agar ada penggratisan internet di jam belajar hingga pemendekan jam
belajar untuk mengurangi beban siswa.Komisioner KPAI Retno Listyarti (Foto: Detik.com)
Komisioner KPAI Retno Listyarti menuturkan pihaknya telah
menggelar rapat koordinasi nasional membahas evaluasi perbaikan PJJ bersama
Kemenag dan Kemendikbud. KPAI juga telah berkirim surat terkait evaluasi PJJ
dengan Presiden Joko Widodo.
“Kami juga kirim surat, KPAI besurat ke Presiden terkait
bagaimana evaluasi PJJ dan perbaikan PJJ ketika kondisi sekolah belum dibuka
dan PJJ akan diperpanjang,” kata Retno dalam rapat di Komisi X DPR RI, Kamis
(25/6).
Retno mengatakan KPAI memberikan sejumlah rekomendasi untuk
perbaikan pelaksanaan PJJ. Salah satunya adalah penggratisan internet di jam
belajar siswa.
“Menggratiskan internet. Ini kepada pemerintah pusat, dalam
hal ini Kemkominfo, itu juga dengan Pak Presidne tentunya dalam rapat terbatas.
Karena kami mendukungnya karena ini jadi masalah juga. Dan penggratisan internet
ini kami dorng adalah pada senin sampai pada jam-jam PJJ saja, yaitu Senin
sampai Jumat. Mungkin jamnya bisa 5-6 jam sehari,” ujarnya.
Retno juga meminta agar jam belajar daring di rumah
diperpendek. Ia juga meminta guru lebih fleksibel, terutama dalam memberikan
tugas agar tidak memberatkan siswa.
“Jam belajar kami dorong untuk diperpendek. PJJ bukan
memindahkan sekolah ke rumah, tapi sebaiknya menyusun jam belajar jadi efektif.
Kami usulkan untuk SD itu cukup satu (jam) dalam satu hari, SMP dua, SMA-SMK
bisa tiga (jam). Dan untuk ujian,, karena ini adalah daring, seharusnya tidak
ditentukan jamnya. Kemarin kami dapat pengaduan, ada orang tua punya tiga anak,
ketiga anak itu semua ujian bareng padahal alatnya satu,” ungkap Retno.
Dia juga menyatakan dukungannya agar jam belajar pada PJJ sama
diperpendek dan mendukung guru untuk lebih fleksibel dalam memberikan tugas dan
ujian.
Retno menyarankan agar kompetensi dasar di kurikulum 2013
bisa dikurangi dan dipilih yang esensial. Selain itu, KPAI merekomendasikan
penggunaan dana desa untuk pendidikan di masa pandemi ini.
KPAI juga telah melakukan survei tentang pembukaan kembali
sekolah di zona hijau. Retno menyebut mayoritas orang tua menolak sekolah
dibuka lagi karena kasus COVID-19 masih tinggi.
“Hasilnya 66 persen orang tua menolak sekolah dibuka. Kemudian
63 persen siswa menerima sekolah dibuka, dan 54 persen guru setuju. Karena tidak
efektif akses kepemilikan gawai atau kuota, internet dan lain-lain, kurikulum
yang masih begitu berat tidak disederhanakan. Surat edaran Mendikbud yang tidak
jelas. Guru bingung, kemudian kompetensi guru yang rendah,” ujar Retno.
“Kemudian data untuk alasan yang tidak setuju sekolah dibuka
mayoritas karena kasus masih tinggi. Data IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia)
pun mendukung itu,” sambungnya.
Retno menyebut, jika nantinya sekolah dibuka, perlu
dilakukan tes PCR terlebih dulu. Namun, menurutnya, sekolah tidak perlu dibuka
jika belum siap.
“Agar siswa menghindari jalan-jalan, pakai protocol kesehatan
kalau belum siap. Jangan dibuka dulu sekolah,” tandasnya.
0 Komentar