Evaluasi PJJ, KPAI Sarankan Penggratisan Internet dan Pemendekan Jam Belajar Siswa

Komisioner KPAI Retno Listyarti (Foto: Detik.com)

KomnasAnak.com, NASIONA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berikan evaluasi terkait pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama masa pandemi virus corona. KPAI menyarankan agar ada penggratisan internet di jam belajar hingga pemendekan jam belajar untuk mengurangi beban siswa.

 

Komisioner KPAI Retno Listyarti menuturkan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi nasional membahas evaluasi perbaikan PJJ bersama Kemenag dan Kemendikbud. KPAI juga telah berkirim surat terkait evaluasi PJJ dengan Presiden Joko Widodo.

 

“Kami juga kirim surat, KPAI besurat ke Presiden terkait bagaimana evaluasi PJJ dan perbaikan PJJ ketika kondisi sekolah belum dibuka dan PJJ akan diperpanjang,” kata Retno dalam rapat di Komisi X DPR RI, Kamis (25/6).

 

Retno mengatakan KPAI memberikan sejumlah rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan PJJ. Salah satunya adalah penggratisan internet di jam belajar siswa.

 

“Menggratiskan internet. Ini kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kemkominfo, itu juga dengan Pak Presidne tentunya dalam rapat terbatas. Karena kami mendukungnya karena ini jadi masalah juga. Dan penggratisan internet ini kami dorng adalah pada senin sampai pada jam-jam PJJ saja, yaitu Senin sampai Jumat. Mungkin jamnya bisa 5-6 jam sehari,” ujarnya.

 

Retno juga meminta agar jam belajar daring di rumah diperpendek. Ia juga meminta guru lebih fleksibel, terutama dalam memberikan tugas agar tidak memberatkan siswa.

 

“Jam belajar kami dorong untuk diperpendek. PJJ bukan memindahkan sekolah ke rumah, tapi sebaiknya menyusun jam belajar jadi efektif. Kami usulkan untuk SD itu cukup satu (jam) dalam satu hari, SMP dua, SMA-SMK bisa tiga (jam). Dan untuk ujian,, karena ini adalah daring, seharusnya tidak ditentukan jamnya. Kemarin kami dapat pengaduan, ada orang tua punya tiga anak, ketiga anak itu semua ujian bareng padahal alatnya satu,” ungkap Retno.

 

Dia juga menyatakan dukungannya agar jam belajar pada PJJ sama diperpendek dan mendukung guru untuk lebih fleksibel dalam memberikan tugas dan ujian.

 

Retno menyarankan agar kompetensi dasar di kurikulum 2013 bisa dikurangi dan dipilih yang esensial. Selain itu, KPAI merekomendasikan penggunaan dana desa untuk pendidikan di masa pandemi ini.

 

KPAI juga telah melakukan survei tentang pembukaan kembali sekolah di zona hijau. Retno menyebut mayoritas orang tua menolak sekolah dibuka lagi karena kasus COVID-19 masih tinggi.

 

“Hasilnya 66 persen orang tua menolak sekolah dibuka. Kemudian 63 persen siswa menerima sekolah dibuka, dan 54 persen guru setuju. Karena tidak efektif akses kepemilikan gawai atau kuota, internet dan lain-lain, kurikulum yang masih begitu berat tidak disederhanakan. Surat edaran Mendikbud yang tidak jelas. Guru bingung, kemudian kompetensi guru yang rendah,” ujar Retno.

 

“Kemudian data untuk alasan yang tidak setuju sekolah dibuka mayoritas karena kasus masih tinggi. Data IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) pun mendukung itu,” sambungnya.

 

Retno menyebut, jika nantinya sekolah dibuka, perlu dilakukan tes PCR terlebih dulu. Namun, menurutnya, sekolah tidak perlu dibuka jika belum siap.

 

“Agar siswa menghindari jalan-jalan, pakai protocol kesehatan kalau belum siap. Jangan dibuka dulu sekolah,” tandasnya.

(Editor: Melina Nurul Khofifah)