KPAI Minta Kemdikbud Selesaikan Kurikulum Darurat Masa Pandemi

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti (Foto: CNN Indonesia)
KomnasAnak.com, NASIONAL - Permintaan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan segera merampungkan modul pembelajaran kurikulum darurat di masa pandemi COVID-19 bagi guru dan siswa datang dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Di masa pandemi ini, KPAI menyarankan agar kurikulum darurat dapat disederhanakan.

 

“Materi dikurangi itu saja. Bagi saya tidak ada alasan juga itu akan butuh waktu lama, kenapa harus butuh waktu lama kan cuma menyederhanakan materi dan kompetensi dasar dikurangi,” kata Komisioner KPAI Retno Listyarti melansir CNN Indonesia, Rabu (17/6).

 

Retno menegaskan agar Kemdikbud segera menyusun aturan teknis sekolah di masa pandemi COVID-19 serta kurikulum darurat. Hal ini guna menyambut wacana di bukanya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka di sekolah dalam zona hijau Juli mendatang.

 

Menurut Retno, ini merupakan PR besar karena pemendekan jam belajar siswa dan pembagian kuota ajar siswa akan membuat tenaga pendidik kewalahan dalam mengajar.

 

Kemdikbud, tambah Retno, harus memberikan perhatian ekstra kepada para guru terkait waktu ajar dan bagaimana penyederhanaan materi agar tidak mengurangi kualitas bahan ajar siswa.

 

Apalagi para guru sudah mengalami banyak kendala saat mengajar di dalam situasi pembelajaran jarak jauh (PJ) yang dilakoni dalam tiga bulan belakangan ini.

 

“Kemdikbud bilang zona hijau sekolah dibuka, kalau orang tua tidak mengizinkan anaknya sekolah maka tetap harus dilayani dengan cara yaitu PJJ. Sudah murid dibagi dua, mengajar materi dua kali sudah harus ngurusi PJJ lagi,” katanya.

 

Kendati demikian, Retno menilai upaya Kemdikbud dalam memberikan opsi kepada orang tua untuk memilih keberlangsungan sekolah anaknya merupakan langkah yang bagus.

 

“Kami sangat apresiasi hak anak dikedepankan, namun mekanismenya harus dibikin oleh Kemdikbud karena hal ini akan jadi beban bagi guru dan sekolah,” ujar Retno.

 

Serupa dengan Retno, Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Agus Mulyana juga meminta Kemdikbud agar segera menuntaskan kurikulum darurat yang harapannya dapat mengemas materi yang kreatif, ringan, serta didukung teknologi.

 

“Prinsip dalam pengembangan kurikulum harus bersifat fleksibel, angan terikat dengan aturan-aturan ketat. Kurikulum harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi kenormalan baru,” ujar Agus.

 

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud Muhammad Hamid melalui konferensi video, Selasa (16/6) menyatakan kesanggupan Kemdikbud untuk mengkaji kurikulum darurat melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemdikbud.

 

Hamid juga mengungkapkan kemungkinan pihaknya telah menyiapkan penyederhanaan kurikulum disertai dengan modul pembelajaran melalui Pusat Kurikulum dan Perbukuan.

 

Namun secara detail, kurikulum tersebut akan disampaikan oleh Balitbang Kemdikbud sebagai pihak yang membahas.

 

KPAI juga mengungkapkan berdasarkan survei KPAI, sebanyak 54 persen guru mendukung pemerintah untuk kembali membuka KBM tatap muka pada 13 Juli mendatang. Meskipun selisih tipis, responden yang diambil sejumlah 18.111 guru yang tersebar di 34 provinsi dan 417 kabupaten/kota.

 

“Saya ingin memberikan ruang untuk orang tua, guru, dan murid mempengaruhi kebijakan publik sebenarnya, pertanyaan tentang 13 Juli 2020 sekolah dibuka, hasilnya guru dalam survei ini sama dengan murid, setuju untuk dibuka,” ujar Retno.

 

Retno menyebut alasan utama guru mendukung sekolah dibuka kembali karena PJJ dinilai tidak efektif. Kompetensi guru yang rendah, penghasilan guru yang terancam, hingga keterbatasan kepemilikan gawai dan akses internet menjadi kendala guru dalam tiga bulan ini.

 

“Penutupan sekolah dapat mengancam penghasilan guru tidak tetap atau honorer,” kata Retno.

(Editor: Melina Nurul Khofifah)

Posting Komentar

0 Komentar