KPAI Sarankan Tunda Pembukaan Pesantren

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Susanto (Foto: Sindonews)

KomnasAnak.com, NASIONAL - Pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan dengan model pembelajaran yang khas di Indonesia. Jumlahnya di seluruh Indonesia mencapai 28.194 pesantren dengan jumlah santri sebanyak 18 juta anak dan dibimbing oleh 1,5 juta guru.

“Sementara, dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 5 juta santri mukim. Ini  tentu saja merupakan jumlah yang sangat besar dan memerlukan adanya perhatian khusus,” ujar Ketua Komisi Perlindungan Anak (KPAI), Susanto melansir Sindonews, Selasa (2/6/2020).

Menurut Undang-Undang no 18 tahun 2019 tentang Pesantren terdapat tiga model pesantren di Indonesia. Pertama, pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk kitab kuning. Kedua, pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan mu’alimin. Ketiga, pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Selanjutnya, terkait dengan adanya rencana kebijakan new normal, KPAI berpandangan bahwa pemerintah mesti hati-hati dan tidak terburu-buru untuk membuka pesantren dan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka.

“Pemerintah perlu belajar dari negara-negara lain, dimana pembukaan belajar di sekolah tampaknya masih menyisakan sejumlah persoalan karena belum siap dan memenuhi standar aman bagi anak,” kata Susanto.

“Maka pemerintah perlu mempertimbangkan banyak hal, diantaranya aspek kasus COVID-19 di masyarakat yang turun secara signifikan, kesiapan SDM, sarana dan prasarana pendukung agar memenuhi standar protocol kesehatan serta aspek lain yang terkait,” sambungnya.

Apalagi, sampai saat ini masih banyak pesantren yang memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan termasuk fasilitas dan sarana-prasarna yang aman, sehat bagi anak, dan sesuai dengan standar protocol kesehatan COVID-19.

“Oleh karena itu, KPAI meminta Kementerian Agama RI untuk melakukan pemetaan terlebih dahulu terkait kondisi dan kesiapan pesantren dalam penyelenggaraan pembelajaran tatap muka sesuai dengan standar kesehatan sesuai protocol kesehatan COVID-19,” terangnya.

Dalam hal pesantren berada dalam kondisi terbatas guna upaya pemenuhan standar protocol kesehatan COVID-19 untuk pembelajran tatap muka, pemerintah dan pemerintah daerah hendaknya memberikan perhatian khusus terhadap pesantren, termasuk pemenuhan fasilitas dan sarana-prasarana serta pendukung lain yang dibutuhkan.

“Secara lebih khusus, KPAI meminta agar proses pembelajaran secara tatao muka langsung di pesantren dalam kondisi new normal ditunda terlebih dahulu, jika pesantren belum memenuhi standar protocol kesehatan COVID-19, apalagi saat ini kasus-kasus COVID-19 di masyarakat maish tinggi,” tegas Susanto.

Pembukaan kembali lembaga pendidikan harus menjadikan keselamatan dan kesehatan anak sebagai prioritas utama agar pembelajaran tatap muka tidak menghadirkan masalah baru.
(Editor: Melina Nurul Khofifah)

Posting Komentar

0 Komentar