UNESCO Laporkan Adanya Kesenjangan Akses Pendidikan Bagi Anak

Ilustrasi ruang kelas (Foto: Liputan6)

KomnasAnak.com, NASIONAL - Laporan PBB menyatakan hampir 260 juta anak tidak memiliki akses pendidikan akibat kemiskinan dan diskriminasi. Ketidaksetaraan pendidikan ini diperpuruk oleh pandemi COVID-19.

 

Menurut laporan badan pendidikan UNESCO, anak, terutama anak perempuan yang berasal dari keluarga miskin, cacat, imigran, dan etnis minoritas mendapat kerugian lebih besar di beberapa negara.

 

Pada 2018, “258 juta anak-anak dan remaja sepenuhnya tidak mendapat akses dari pendidikan, dengan kemiskinan sebagai hambatan utama untuk mengaksesnya,” menurut laporan tersebut.

 

Angka tersebut mewakili 17 persen dari total anak usia sekolah. Kebanyakan dari mereka berada di wilayah Asia Selatan dan Tengah, serta Afrika sub-Sahara.

 

Kesenjangan ini diperburuk oleh kondisi pandemi COVID-19 yang mengakibakan penutupan sekolah dan mempengaruhi 90 persen populasi siswa secara global.

 

Sementara, lebih sedikit siswa yang berasal dari keluarga dengan sarana memadai dapat melanjutkan sekolah dari rumah menggunakan laptop, gawai, dan internet.

 

“Pelajaran dari masa lalu –seperti ebola- telah menunjukkan bahwa krisis kesehatan dapat meninggalkan banyak anak di belakang, khususnya gadis-gadis termiskin, banyak diantaranya mungkin tidak pernah kembali ke sekolah,” kata direktur umum UNESCO Audrey Azoulay.

 

Laporan tersebut menyebutkan bahwa 20 persen anak dari keluarga kaya memiliki kemungkinn tiga kali lebih besar untuk menyelesaikan sekolah hingga 15 tahun dibandingkan mereka yang berasal dari keluarga miskin.

 

Sebaliknya, anak-anak penyandang cacat memiliki 19 persen lebih kecil kemungkinannya untuk mencapai kemampuan membaca minimum.

 

Menurut UNESCO, hampir tidak ada gadis desa yang dapat menyelesaikan sekolah menengah di 20 negara termiskin, terutama di Afrika sub-Sahara.

 

“Sayangnya kelompok kurang beruntung dijauhkan atau diusir dari sistem pendidikan melalui keputusan yang mengarah pada pengucilan, tujuan pembelajaran tidak relevan, stereotip dalam buku, diskriminasi dalam penempatan dan penilaian, serta pembiaran tindak kekerasan dan mengabaikan kebutuhan siswa,” sebut laporan tersebut.

 

Diskriminasi memang menjadi masalah genting bagi dunia pendidikan. Anak dengan kondisi dan latar belakang sering dikucilkan dari pendidikan. Laporan itu menyebutkan setidaknya 335 juta anak perempuan harus bersekolah di sekolah tanpa layanan kebersihan memadai untuk menjaga sanitasi di masa menstruasi. Di beberapa negara Eropa Tengah dan Timur masih memisahkan anak-anak Roma di sekolah-sekolah umum.

 

UNESCO mendesak negara-negara untuk fokus pada anak-anak yang kurang beruntung ketika sekolah dibuka kembali setelah penguncian akibat pandemi COVID-19.

(Editor: Melina Nurul Khofifah)