Waspadai Ancaman Kekerasan Terhadap Anak Selama Masa Kampanye Pemilu

Beberapa anak mengikuti kampanye pemilu (Foto: Kompas.com)
KomnasAnak.com, NASIONAL - Pemilihan kepala daerah yang rencananya dilaksanakan pada Desember 2020 memunculkan kekhawatiran baru terkait pelibatan anak. Sebab, sekitar 500 ribu anak berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah akan menggunakan hak pilih. Ada pula anak yang diajak orangtuanya mengikuti kampanye yang berisiko menimbulkan kekerasan.

 

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Putu Elvina, mengatakan aksi unjuk rasa dan kampanye berpotensi besar menjadi lokasi kekerasan terhadap anak. Dia menambahkan pembenahan peraturan harus segera dilakukan agar potensi kekerasan dan penyiksaan anak tidak terjadi lagi.

 

“Beberapa area rentan kekerasan dan penyiksaan terhadap anak, itu misalnya di wilayah-wilayah saat protes atau demo di lokasi. Bagaimana kemudian kita tahu di berita-berita sebelumnya banyak gambar atau dokumentasi terkait itu,” kata Putu.

 

“Lalu yang kedua adalah saat diamankan, atau saat penangkapan, itu rentan terjadi kekerasan. Lalu kemudian saat proses lidik maupun sidik. Nah, dalam konteks pencegahan penyiksaan, area-area inilah sebenarnya yang menjadi signifikan untuk kemudian dilakukan pembenahan sebagai upaya pencegahan,” lanjutnya.

 

Putu Elvina menambahkan, sampai saat ini belum ada protokol baku yang mengatur teknis penanganan anak dalam aksi unjuk rasa atau anak yang berurusan dengan hukum, sehingga potensi kekerasan masih terjadi. Padahal di dalam konvemsi hak anak, ada empat prinsip yakni nondiskriminatif, kepentingan terbaik bagi anak, hak tumbuh kembang dan perlindungan, serta hak didengarkan pendapatnya harus dikedepankan.

 

“Ternyata belum ada protokol baku yang bisa diimplementasikan oleh semua sektoral, yang ada sekarang adalah aturan-aturan yang bersifat surat edaran, atau telegram, yang sifatnya masih parsial dan terbatas. Tidak ada aturan main yang jelas terkait protokol bagaimana penanganannya,” ujar Putu.

 

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Abhan, menuturkan perlunya antisipasi keterlibatan anak dalam Pemilu jauh hari sebelum kampanye dilakukan. Orang tua harus menjadi sasaran utama kampanye agar anak tidak terlibat dalam kampanye yang rawan menimbulkan kekerasan. Baik anak sebagai korban maupun sebagai orang yang turut melakukan.

 

“Untuk menghindari pelibatan anak dalam kampanye dan politik praktis. Sudah seharusnya dilakukan suatu kampanye jauh-jauh hari sebelum waktu kampanye itu tiba, dengan target dan sasaran keluarga untuk tidak mengizinkan atau mengajak anak-anak dalam kampanye Pemilu. Jika ayah ingin ikut kampanye sebaiknya anak di rumah saja misalnya,” ujar Abhan.

 

Abhan menyebut telah ada perjanjian kesepahaman antara Bawaslu dengan KPAI, yang memastikan perlunya tindak lanjut tindakan hukum terkait pelaporan dugaan pelibatan anak dalam kampanye Pemilu, serta mobilisasi dan eksploitasi anak untuk kepentingan politik praktis. Hal ini karena Undang-Undang Pemilu tidak menyebut secara jelas mengenai sanksi bagi pelibatan anak dalam kampanye.

 

Abhan juga mengingatkan perlunya perlindungan anak selama Pemilu, terutama di masa pandemi corona ini. Perlindungan yang dimaksud adalah terkait isi kampanye melalui media daring maupun media konvensional yang diharapkan memperhatikan hak-hak anak.

 

“Bagaimana konten-konten media daring yang juga harus melindungi kepentingan anak. Jangan sampai nantinya konten-konten di media daring atau media mainstream misalnya, itu juga melanggar ketentuan di dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Saya kira inilah butuh sinergitas antara bawaslu dengan lembaga lain yang punya kewenangan ini,” tandas Abhan.

(Editor: Melina Nurul Khofifah)

Posting Komentar

0 Komentar