Ayo Lindungi Anak dan Hentikan Praktik Anak yang Dilacurkan

Ilustrasi Hentikan Kekerasan Seksual pada Anak (Foto: inisiatifnews.com)
KomnasAnak.com, NASIONAL - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyebut 97 juta anak Indonesia membutuhkan perlindungan khusus. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua LPSK, Edwin Pasaribu pada Hari Anak Nasional tahun 2020 pada Kamis (23/7).

 

Edwin mencontohkan beberapa kasus seperti petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Lampung Timur yang menjadi pelaku pelecehan seksual pada anak, Warga Negara Prancis yang mencabuli 305 anak di Jakarta, dan oknum PNS guru di Kutai Barat, Kaimantan Timur terlibat perdagangan seksual anak.

 

Dia juga membeberkan sejumlah catatan dari LPSK yang menyebutkan setidaknya sejak 2016 hingga Juni 2020 ada 926 permohnan perlindungan terhadap anak masuk ke LPSK.

 

“Asal permohonan tertinggi dari Jawa Barat, diikuti DKI Jakarta, lalu Sumatera Utara. Sebanyak 482 diantaranya adalah korban kekerasan seksual, 133 anak menjadi korban perdagangan orang dan sisanya dari berbagai kasus yang menempatkan anak menjadi korban. 106 anak menjadi korban eksploitasi perdagangan seksual,” jelas Edwin.

 

Edwin mengungkapkan, berdasarkan asal korban, LPSK mencatat anak yang dilacurkan (AYLA) banyak berasal dari Jawa Barat, diikuti Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta. Sedangkan berdasarkan locus delicti AYLA, DKI berada di tempat teratas diikuti Jawa Timur, dan Jawa Barat. Sedangkan untuk tingkat pendidiikan, sebagian besar AYLA tidak menyelesaikan pendidikan dasar 12 tahun, bahkan ada yang tidak menyelesaikan jenjang pendidikan sekolah dasar (SD).

 

“Pada umumnya, AYLA yang ingin bekerja mendapatkan informasi pekerjaan dari teman, media sosial, kerabat, dan agen/perekrut. Di mana pada awalnya mereka dijanjikan bekerja sebagai pramusaji café restoran, pemandu lagu karaoke, penjaga toko dan lainnya dengan janji penghasilan yang memadai,” ujarnya.

 

Pada kenyataannya, kata Edwin, mereka dieksploitasi dengan dipekerjakan selama 10-16 jam/ hari. Dalam 1 hari mereka bisa melayani 10 tamu dan dijanjikan mendapat penghasilan 1-20 juta/bulan atau 250 ribu hingga 2 juta/tamu.

 

Namun, Edwin menyatakan kebanyakan anak dieksploitasi dan tidak mendapatkan upah sama sekali. Bahkan diberi pil KB atau kontrasepsi agar dapat terus melayani tamu.

 

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua LPSK Livia Iskandar mengatakan AYLA telah menjadi keprihatinan dunia internasional dengan terbitnya Konvensi Hak Anak PBB. Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi tersebut pada 1990.

 

Selain itu, International Labour Organization (ILO) pada 1999 menelurkan konvensi tentang pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terbutuk untuk anak. Konvensi ini juga telah diratifikasi Indonesia pada tahun 2000 yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

 

Menurut Livia, Indonesia telah memiliki Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak dan UU Peradilan Anak. Bahkan pada tahun 2016, Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) untuk merespon maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak.

 

“Sayangnya, perhatian Presiden terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak belum diiringi dengan kecukupan anggaran bagi pelaksanaan perlindungan anak,” kata Livia.

 

Dia menambahkan, fakta lebih memprihatinkan adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi/Kabupaten/Kota tidak diberikan anggaran cukup untuk menangani kasus kekerasan serta SDM yang kurang memadai.

 

Menyikapi persoalan tersebut, LPSK erekomendasikan beberapa hal, antara lain:

 

Pertama, optimalisasi kampanye pencegahan kekerasan seksual pada anak dan alokasi dana memadai untuk melakukan perlindungan kepada anak dan perempuan.

 

Kedua, komitmen kuat pemerintah daerah memberikan perlindungan kepada anak dengan mengalokasi anggaran yang memadai, kualifikasi SDM kompetitif dan pebangunan tempat rehabilitasi korban setidaknya di setiap provinsi/kota dan kabupaten.

 

Ketiga, pemerintah diharapkan dapat mendukung advokasi perlindungan anak dan perempuan yang dilaksanakan NGO, ormas, akademis, dan membuat jaringan yang operasional.

 

Keempat, patrol siber harus digalakkan untuk menghapus konten pornografi dan prostitusi online.

(Editor: Melina Nurul Khofifah)

Posting Komentar

0 Komentar