Kemen PPPA Minta Program Perlindungan Anak Masuk RPJM Daerah

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kemen PPPA Lenny N. Rosalin (Foto: Kompas.com)
KomnasAnak.com, NASIONAL - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) meminta Badan Perencaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk mendukung seluruh program perlindungan anak. dukungan tersebut dilakukan melalui langkah pengintegrasian program pemerintah pusat ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

 

“Bappeda memegang peran kunci, pastikan bahwa apa yang kita bicarakan terkait dengan anak ini tidak hanya terkait dengan ruang bermain ramah anak, tapi semua upaya untuk perlindungan anak,” kata Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kemen PPPA Lenny N. Rosalin dalam webinar, Selasa (28/7).

 

“Pastikan bahwa program dan kegiatannya itu terintegrasi ke dalam RPJM daerah,” lanjut dia.

 

Kemudian, Lenny mendorong pemda untuk memasukkan program perlindungan anak ke dalam Rencana Anggaran biaya Pembangunan (RAP), jika RPJMD telah disahkan. Hal tersebut dilakukan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat menjalankan seluruh program perlindungan anak.

 

“Tetapi kalau RPJM daerahnya sudah disahkan, pastikan itu masuk ke dalam RAP. Karena kalau tidak masuk di dalam perencanaan, bagaimana OPD-OPD itu nanti akan melakukan (program perlindungan anak),” kata Lenny.

 

Dia menekankan bahwa program perlindungan anak sudah tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dan wajib dijalankan oleh pemda secara transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada presiden.

 

“Dan bagaimana akuntabilitas ibu dan bapak bupati, walikota, serta gubernur seluruh Indonesia menyampaikan akuntabilitasnya kepada bapak presiden. Ini sudah tertuang ke dalam UU Perlindungan Anak,” ucap Lenny.

 

“Jadi bukan hanya program (perlindungan anak) ada di dinas PPPA saja. Perlindungan anak tidak akan maju di dalam sebuah daerah apabila program dan anggarannya hanya tersedia di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” imbuh dia.

 

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Kemen PPPA fokus pada lima isu prioritas. Adapun isu prioritas yang terkait dengan perlindungan anak yakni peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak dan pencegahan perkawinan anak.

(Editor: Melina Nurul Khofifah)

Posting Komentar

0 Komentar