KPAI: Daerah Harus Taati SKB 4 Menteri Soal Pembukaan Sekolah

Komisioner KPAI, Retno Listyarti (Foto: Republika TV)
KomnasAnak.com, NASIONAL - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menginstruksikan seluruh daerah mentaati ketentuan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri saat sekolah dibuka kembali. SKB tentang pelaksanaan pembelajaran pada tahun ajaran baru 2020/2021 ini merupakan gabungan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri.

 

Dalam SKB tersebut dinyatakan bahwa sekolah di luar wilayah zona hijau dilarang melakukan kegiatan tatap muka. Sekolah yang diijinkan buka harus berada di zona hijau dan pembukaannya disetujui oleh pemerintah daerah. Serta memenuhi daftar periksa dan siap pembelajaran tatap muka. Selain itu, sekolah harus memiliki persetujuan orang tua wali murid.

 

“Jika salah satu dari empat syarat tersebut tidak terpenuhi, peserta didik melanjutkan belajar dari rumah secara penuh,” ujar Komisioner Bidang Pendidikan KPAI, Retno Listyarti, Senin (13/7).

 

Selain ketentuan zona, pembukaan sekolah juga harus dilakukan secara bertahap mulai dari jenjang SMA dan SMP sederajat. Pada SKB disebutkan yang bisa mengikuti pembelajaran tatap muka pada tahap 1 adalah siswa SMA/SMK sederajat termasuk Paket C dan SMP sederajat termasuk Paket B.

 

Sedangkan, tahap kedua dilaksanakan dua bulan setelah pembukaan tahap pertama. Jika tidak ditemukan penularan kembali maka SD, MI, Paket A dan SLB baru boleh dibuka kembali.

 

“Sedangkan di tahap kedua, dilaksanakan dua bulan setelah tahap kedua yakni bagi jenjang PAUD formal dan nonformal,” kata Retno.

 

Meskipun demikian, Retno mengatakan KPAI banyak menerima aduan menyatakan sekolah yang pertama dibuka justru jenjang SD.

 

“Padahal Mendikbud sudah menegaskan bahwa jenjang SD ke bawah belum bisa mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah meski berada di zona hijau,” kata dia.

 

Retno juga meminta agar sekolah berkaca dari pembukaan pondok pesantren yang justru menyebabkan klaster baru. Maka, untuk melindungi keselamatan dan kesehatan peserta didik, KPAI mendorong Gugus Tugas COVID-19 untuk tidak mudah memberikan persetujuan pembukaan sekolah tanpa disertai survei kesiapan sekolah.

(Editor: Melina Nurul Khofifah)

Posting Komentar

0 Komentar