Mengenal Jaminan Pengakuan Hak Anak

Ilustrasi anak-anak ceria (Foto: Boombastis.com)

KomnasAnak.com, NASIONAL - Dunia internasional telah mengakui adanya hak-hak untuk anak. Pengakuan ini terdapat dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak (UN Convention on the Rights of the Child/UNCRC), yaitu perjanjian hukum internasional yang mengatur hak bermasyarakat, politik, ekonomi, sosial, dan berbudaya bagi setiap anak tanpa memandang ras ataupun agama. Konvensi hak anak berlaku bagi negara yang telah meratifikasinya. Dengan kata lain, negara memiliki kewajiban melaksanakan hak-hak dasar anak dan membantu mereka mengoptimalkan potensi.

 

Deklarasi pengakuan hak anak pertama kali diinisiasi oleh organisasi Save the Children yang ditulis oleh pendirinya, Eglantyne Jebb pada 1923. Kemudian diadaptasi oleh PBB hingga pada 20 November 1989 diadakan konvensi tentang hak anak di New York dan mulai berlaku pada 2 September 1990.

 

Fokus utama dalam konvensi hak anak adalah pemenuhan hak dasar anak, yang meliputi:

Hak untuk hidup, bertahan hidup, dan tumbuh

Perlindungan dari kekerasan, pelecehan, atau penelantaran

Mendapat pendidikan sebaik mungkin

Dibesarkan oleh dan/atau berhubungan dengan orangtuanya

Dapat mengungkapkan pendapat dan didengarkan

 

Prinsip-Prinsip Umum

 

Prinsip tanpa diskriminasi. Artinya dalam upaya menegakkan hak anak, negara harus memperlakukan anak dengan setara dan tidak membeda-bedakan latarbelakangnya, seperti jenis kelamin, ras, suku, status sosial, agama, serta fisik dan mentalnya.

 

Kepentingan terbaik bagi anak. Untuk mewujudkan hak anak, maka pembuat keputusan harus slau berpegang pada prinsip memberikan yang terbaik untuk anak. Bukan hanya individu anak itu sendiri, tapi juga lingkungan sosialnya seperti hubungan anak dengan anak lainnya dan hubungan anak dengan orang dewasa.

 

Hak hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara optimal. Setiap anak memiliki hak hidup sebagai hak paling mendasar dan melekat pada setiap individu. Artinya negara menjamin hidup anak dan memastikan langkah-langkah pencegahan ancaman bagi hidup anak. sementara kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara maksimal artinya negara berkewajiban untuk mempersiapkan masa depan anak sebaik mungkin dan mengoptimalkan penyediaan faktor-faktor yang menunjang masa depan anak. Seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan sosial budaya. Selain itu juga negara wajib memastkan standar hidup anak dan menjauhkan mereka dari kekerasan, pelecehan, dan penelantaran.

 

Penghargaan atas pandangan anak. Perspektif yang digunakan dalam hak anak adalah anak itu sendiri, sehingga pandangan dan pendapat anak penting untuk dihargai. Dasar ini memberi jaminan bagi anak untuk dilibatkan pada setiap situasi, termasuk dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan mereka. Setiap anak dapat membentuk pendapatnya sendiri, sehingga mereka berhak menyatakan pendapatnya secara bebas dan wajib diperhitungkan sesuai derajat kedewasaan dan umur anak tersebut.

 

Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi hak anak pada 5 September 1990. Melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990, Indonesia resmi menjadikan Konvensi Hak Anak ke dalam instrument hukum Indonesia.

 

Perlindungan hak anak di Indonesia terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentnag Perlindungan Anak. UU ini mengalami langkah-langkah penyesuaian untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan yang belum diakomodir. Perubahan UU ini ditetapkan dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

(Penulis: Melina Nurul Khofifah)