Pembatalan PPDB DKI Jakarta, Antara Perlindungan dan Pelanggaran Hak Anak

Aksi Unjuk Rasa Menolak PPDB DKI Jakarta di Kantor Kemendikbud (Foto: CNNIndonesia) 

KomnasAnak.com, NASIONAL - Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) banyak menimbulkan polemik di masyarakat. Terutama adanya aturan usia di berbagai daerah, termasuk di DKI Jakarta.

 

Pengaturan usia pada PPDB membuat banyak anak usia lebih muda tidak diterima. Beberapa orang tua murid bahkan mengadakan aksi demo menuntut agar PPDB dibatalkan.

 

PPDB DKI Melanggar Hak Perlindungan Anak

Permintaan agar PPDB dibatalkan juga datang dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) sendiri. Komnas PA menilai PPDB DKI telah melanggar peraturan yang ada. Menurut Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait, juknis PPDB DKI melanggar hak perlindungan anak.

 

“Satu kata saja sebenarnya, batalkan PPDB 2020. Kalau kita merujuk penyelenggaraan pendidikan baik yang diatur konstitusi, bahwa penyelenggaraan pendidikan itu didasarkan non-diskriminasi. Jadi kalau dikaitkan dengan juknis (petunjuk teknis), itu (PPDB DKI) sudah melanggar aturan,” kata Arist, di DPD Partai Golkar, Jalan Pegangsaan Barat, Jakarta Pusat, Rabu (1/7).

 

“Dikatakan education for all tidak ada batasan usia. Ternyata juknis kita justru membeda-bedakan, tetapi melanggar sistem pendidikan nasional. Undang-Undang perlindungan anak menyebutkan setiap anak ada hak perlindungan non-diskriminasi. Apa yang dilakukan Pemda DKI melalui keputusan atau juknis Kadisdik itu melanggar perlindungan anak,” ujar Arist.

 

Lebih lanjut, Arist mengatakan PPDB DKI melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2020. Salah satu yang dilanggar, kata Arist, adalah soal aturan kuota zonasi.

 

“Permendikbud-nya sudah benar. Karena dia memprioritaskan siswa baru berdasarkan zonasi dan jarak. Bukan usia. Itu diatur pasal 25 ayat 1 tapi itu dilanggar. Juknis-nya DKI Jakarta justru lebih rendah di peraturan menteri yang harusnya dia tidak boleh kurang dari 50 persen. Tapi 40 persen. Itu juga dilanggar, Permendikbud 44 Tahun 2019,” ujar Arist.

 

Arist mengungkapkan aturan lain yang dilanggar Disdik DKI adalah soal syarat seleksi usia yang menjadi prioritas. Padahal kata Arist, dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2020, jarak seharusnya menjadi syarat yang utama.

 

“Juknis berikutnya juga mengatur zonasi adalah jarak, sekarang yang di pertimbangan utama lompat ke pasal 25 ayat 2, usia. Melanggar Permendikbud,” ujar Arist.

 

Menurut Arist, PPDB DKI 2020 melanggar Permendikbud Nomo 44 Tahun 2020. Dia pun meminta agar peraturan PPDB dibatalkan.

 

“Oleh karena itu setiap aturan di bawah yang melanggar ketentuan diatasnya itu dibatalkan. Oleh karena itu tidak perlu didiskusikan lagi, batalkan. Itu sikap Komnas Perlindungan Anak,” tutup Arist.

 

Pembatalan PPDB Ancam Hak Pendidikan Anak Usia Tua

Pengamat pendidikan dari Center of Education Regulations and Development Analysis Indra Charismiadji berpendapat pembatalan PPDB DKI Jakarta tidak memecahkan masalah aturan usia.

 

Indra menilai pembatalan PPDB berpeluang memunculkan masalah baru. salah satunya mengambil hak pendidikan anak berusia tua dan sudah lolos PPDB DKI.

 

“Sekarang anak-anak yang usianya tua terus mau enggak sekolah? Apa mereka enggak punya hak mendapat pendidikan?,” kata Indra kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Rabu (1/7).

 

Dia berkata anak usia tua yang baru akan memasuki SMP atau SMA merupakan dampak dari angka partisipasi murni (APM) atau presentase jumlah anak yang sekolah masih rendah. Rendahnya APM dipengaruhi oleh angka putus sekolah di Indonesia yang masih tinggi.

 

Indra menjelaskan anak yang putus sekolah banyak berasal dari kalangan menangah ke bawah. Nilai sekolah anak-anak tersebut rendah karena minim fasilitas di rumah.

 

Dengan nilai rendah mereka kesulitan mengakses sekolah negeri karena sistem PPDB berdasarkan nilai. Anak-anak tersebut akhirnya putus sekolah lantaran tak mampu membayar sekolah swasta.

 

Sebaliknya, menurut Indra, kebanyakan siswa yang punya nilai tinggi dari ekonomi menengah ke atas, karena memiliki fasilitas pendukung untuk belajar. Dengan PPDB sistem nilai, mereka lebih berpeluang masuk.

 

“Banyak anak yang selama ini enggak sekolah. Banyak anak miskin yang selama ini harus mengalah sama orang kaya untuk sekolah. Kalau dengan kebijakan sekarang, itu anak miskin akan diberikan akses sekolah gratis,” ujarnya.

 

Di samping itu, dia mengatakan sistem zonasi pada PPDB salah satu tujuannya untuk menghilangkan bentuk sekolah unggulan. Dia mengumpulkan siswa pintar dalam satu sekolah dan sebaliknya tidak mendorong perbaikan kinerja pendidikan.

(Editor: Melina Nurul Khofifah)