Penyelenggaraan PJJ Jawa Tengah Temui Banyak Kendala

Ilustrasi siswa mengikuti pembelajaran daring (Foto: Antara)

KomnasAnak.com, NASIONAL - Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada masa pandemi di Jawa Tengah mengalami banyak kendala. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Jumeri mengatakan pelaksanaan PJJ yang mendadak menyebabkan kurangnya bekal persiapan bagi guru dan siswa.

 

Jumeri menyatakan ada beragam kendala selama pelaksanaan PJJ. Berdasarkan hasil survei, diketahui sekitar 2000 siswa SMA dan SMK telah melakukan pembelajaran daring di rumah dengan baik.

 

“Pelaksanaan ini sudah mengakomodasi 80 persen jumlah peserta didik di Jateng, dan secara umum sekolah sudah buat jadwal terstruktur dengan baik,” kata Jumeri, Selasa (14/7).

 

Dari segi keterjangkauan, PJJ Jawa Tengah baru menjangkau 20 – 25 persen sekolah dan jumlahnya tidak merata di tiap Kabupaten/kota. Menurut Jumeri, sekolah di perkotaan lebih mungkin melaksanakan PJJ daripada sekolah di pedesaan.

 

Untuk mengatasinya, Dinas Pendidikan Jateng telah mendidik hampir 2000 guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring. Selanjutnya, setiap guru akan mengajarkan pendidikan daring kepada 20 guru lainnya.

 

“Hal ini dilakukan supaya kita bisa tidak begitu bergantung pada dana pemerintah,” kata Jumeri.

 

Hasilnya, tingkat penguasaan KBM daring oleh guru yang awalnya hanya 50 persen meningkat menjadi 60 persen. Sedangkan guru yang sepenuhnya melaksanakan KBM daring interaktif hanya 20 persen.

 

Guru yang tidak melaksanakan KBM daring interaktif rata-rata memberikan modul belajar berisi tugas bagi siswa. Secara bergantian guru akan mengambil modul atau wali murid yang akan mengantarkan modul ke sekolah.

 

“Dari cara belajar ini saya mendapat laporan siswa merasakan banyak tekanan karena banyak tugas. Anak-anak juga merasa kejenuhan apalagi rumahnya belum tentu kondusif sehingga tidak nyaman untuk anak belajar,” imbuh Jumeri.

 

Kemudian ada keterbatasan KBM, baik yang dimiliki guru ataupun peserta didik. Persentase kepemilikan gawai di kota besar mencapai 70-80 persen, namun kepemilikan di kawasan pedesaan lebih rendah.

 

“Jadi ketika ada belajar tatap muka online, ada siswa yang tidak bisa mengikuti itu,” ungkap Jumeri.

(Editor: Melina Nurul Khofifah)