Inpres Nomor 9 Tahun 2017 Belum Memerhatikan Masalah Anak Papua

(Foto: ANTARANews)

KomnasAnak.com, NASIONAL - Amoye Pekey, salah satu aktivis dan pekerja sosial yang menangani anak jalanan di Kota Jayapura menilai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat belum memerhatikan masalah anak, terutama tentang perlindungan anak dan data terkait anak.

 

Amoye mengatakan Inpres tersebut sangat baik tapi belum efektif mendefinisikan masalah anak khusus di Papua. Sistem perlindungan anak, kata dia, sebenarnya lebih pada upaya pencegahan dan promosi terkait pemenuhan hak anak.

 

“Hak anak ini menyangkut hak hidup, hak tumbuh kembang anak, hak partisipatif anak. Dalam upaya itu ada upaya pencegahan dan promosi, yang menjadi hambatan sekarang sistem perlindungan anak,” ujar Amoye melansir ANTARA, Kamis (6/8).

 

Dia mengungkapkan bahwa sistem perlindungan anak harus dimulai dari bagaimana pengawasan orangtua, kemudian menjadi pengawasan pemerintah ketika lepas dari pengawasan orangtua.

 

“Kemudian yang paling tinggi di atas itu adalah negara, lebih banyak memberikan proteksi-proteksi terhadap kebijakan-kebijakan peraturan-peraturan pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak,” ujar Amoye.

 

Selain itu, dia juga menyoroti pemerintah daerah yang belum memiliki data untuk menampung anak-anak, pengklasifikasian anak, dan jumlah anak yang mengalami kekerasan.

 

Menurut Amoye, selama ini Inpres Presiden Nomor 9 tahun 2017 belum efektif karena belum bisa mendefinisikan masalah anak dari konteks lokalnya.

 

“Bagaimana mau mendefinisikan anak dari konteks lokal kalau kita belum mempunyai data masalah anak ituseperti apa, sehingga konteks definisi eksploitasi anak yang ada di Papua dengan yang pada umumnya di luar, pasti akan berbeda konsepsinya,” ujar dia.

 

“Pendefinisian anak itu harus dikontekstualisasi dengan konteks lokal. Sekarang itu belum ada, itu masaah, jadi kita mau tangani, kita lihat masalah anak seperti ini, kita sudah tahu masalahnya apa, itu kan berhubungan informasi data yang kita dapati, datanya belum ada,” sambungnya.

 

Amoye mengatakan data dari lembaga bersangkutan yang menangani masalah anak, tidak terintegrasi dengan baik. Misalnya, BNPB yang mengawal kasus narkoba tidak berhubungan dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak sehingga pelayanan tidak bisa tuntas. Pelayanan pada anak pun tidak terkoordinasi.

 

Masalah juga ada di pengklasifikasian data. Belum ada klasifikasi berdasarkan kekerasan fisik maupun psikis, serta eksploitasi seksual atau ekonomi, dan penelantaran anak.

 

Dia menambahkan, belum ada penyediaan pelayanan perlindungan anak dan belum ada peraturan daerah terkait perlindungan anak di Papua.

 

“Kalau Inpres berarti minimal ada peraturan bupati/wali kota di kabupaten/kota tentang perlindungan anak,” katanya.

(Editor: Melina Nurul Khofifah)