Isi Surat Terbuka Retno Komisioner KPAI untuk Nadiem Makarim

Komisioner KPAI bidang pendidikan (Retno Listyarti) (Foto: Tagar)

KomnasAnak.com, NASIONAL - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia bidang pendidikan, Retno Listyarti, membuat surat terbuka yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

 

“Saya menulis surta terbuka ini sebagai seorang ibu yang merupakan Warga Negara Indonesia,” kata Retno dalam surat terbukanya melansir Tempo, Sabtu (1/8).

 

Dalam surat tersebut Retno mempertanyakan pernyataan Nadiem tentang sekolah negeri diperuntukkan bagi siswa dengan tingkat ekonomi rendah atau keluarga miskin.

 

Pendirian sekolah negeri, menurut Retno, adalah wujud pemenuhan hak atas pendidikan sebagai hak dasar. Sehingga semua anak Indonesia berhak menikmati pendidikan di sekolah negeri tanpa memandang status ekonomi.

 

“Pernyataan bahwa sekolah negeri seharusnya diperuntukkan bagi siswa dengan tingkat ekonomi rendah adalah pernyataan yang tidak tepat,” ujar Retno.

 

Dia menyebut Nadiem terkesan menganggap sekolah negeri tidak sejajar dengan sekolah swasta papan atas berbayar mahal, seperti CIKAL, Al Izhar, Al Azhar, Penabur, dan lainnya.

 

Selanjutnya, Retno mengkritik alasan Nadiem menurunkan jalur zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 dari 80 persen menjadi 50 persen.

 

Dasar kebijakan PPDB sistem zonasi adalah mencegah pendidikan menjadi pasar bebas. Sehingga, seluruh anak Indonesia apapun latar belakang ekonomi keluarganya, pintar atau tidak, berkebutuhan khusus atau tidak, berhak belajar di sekolah negeri, asalkan rumahnya dekat dengan sekolah yang dituju.

 

Pada pelaksanaan PPDB zonasi 2019, Mendikbud sebelumnya, Muhadjir Effendy, menetapkan jalur zonasi 80 persen. Namun, di era Nadiem turun drastic menjadi 50 persen. Menurut Retno, kebijakan itu bertentangan dengan keadilan sosial yang pernah disinggung Nadiem.

 

Terakhir, Retno mempertanyakan sikap Nadiem yang tak berdaya mengatasi persoalan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

 

“Tidak terlihat langkah-langkah konkrit Kemdikbud mengatasi berbagai kendala PJJ,” kata dia.

 

Selama berbulan-bulan, kata Retno, tidak ada terobosan apapun dalam PJJ di fase kedua. Data survei PJJ fase 1 yang dilakukan KPAI paada April 2020 dan diikuti 1700 siswa, menunjukkan 76,7 persen responden siswa tidak senang belajar dari rumah.

 

Retno merinci, 37,1 persen siswa mengeluhkan waktu pelajaran yang sempit sehingga memicu kelelahan dan stres, 42 persen siswa kesulitan belajar daring karena orangtua tidak mampu membeli kuota internet, dan 15,6 persen siswa kesulitan daring karena tidak memiliki ponsel, computer, maupun laptop.

 

“Berdasarkan survei KPAI, PJJ menunjukkan kesenjangan yang lebar dalam akses digital di kalangan peserta didik,” ujar Retno. Bagi anak dari keluarga miskin, kondisi PJJ membuat anak menjadi kehilangan semangat untuk melanjutkan sekolah.

 

Dalam surat terbukanya, Retno mendorong Nadiem membatalkan program organisasi penggerak (POP) dan mengalihkan anggarannya untuk mengatasi kendala PJJ.

 

Selain itu, Anggaran sebesar Rp 595 miliar itu dapat digunakan untuk menggratiskan internet, bantuan gawai bagi anak miskin dan guru honorer.

 

Nadiem juga diminta menyelesaikan kurikulum pendidikan dalam situasi darurat “kurikulum adaptif”, berkoordinasi dengan Kementerian Desa terkait penggunaan dana desa untuk membantu anak-anak melakukan PJJ di balai-balai desa dengan fasilitas wifi dan computer milik desa.

 

“Saya menunggu gebrakan Anda bagi kepentingan terbaik untuk anak-anak Indonesia. Sukses dan sehat selalu,” pungkas Retno.

(Editor: Melina Nurul Khofifah)