Komnas PPPA: Perlindungan Anak Tanggung Jawab Bersama

Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nahar mengatakan perlindungan anak adalah tanggungjawab bersama bagi anak itu sendiri, orangtua, masyarakat, dan negara.

KomnasAnak.com, NASIONAL - Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nahar mengatakan perlindungan anak adalah tanggungjawab bersama bagi anak itu sendiri, orangtua, masyarakat, dan negara.

 

“Perlindungan anak bukan merupakan domain domestic keluarga. Bukan hanya persoalan anak dan orangtua, melainkan juga pelibatan masyarakat negara,” kata Nahar dalam seminar daring yang diadakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta, Rabu (12/8).

 

Nahar meminta masyarakat agar ikut andil dalam tanggung jawab orangtua dan kewajiban negara untuk melindungi anak.

 

Orangtua bertanggungjawab memastikan hidup dan tumbuh kembang anak, sedangkan negara berkepentingan pada kualitas anak, yaitu dengan mendayagunakan seluruh sumber daya untuk melindungi anak dan memenuhi hak-hak anak.

 

“Perlindungan anak harus berbasis masyarakat sehingga harus mengembangkan komunitas-komunitas yang ada di lingkungan anak. bagaimana memberdayakan kapasitas masyarakat sehingga masyarakat sendiri dapat melakukan upaya-upaya secara mandiri di lingkungannya masing-masing,” tuturnya.

 

Salah satu upaya Kemen PPPA untuk melibatkan masyarakat dalam perlindungan anak adalah dengan melalui Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

 

PATBM adalah sebuah jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan perlindungan anak.

 

“Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus memastikan PATBM berkembang di wilayahnya,” kata Nahar.

 

PATBM, lanjut Nahar, memiliki dua tujuan, yaitu untuk mencegah kekerasan terhadap anak dan menanggapi kekerasan terhadap anak yang terjadi secara cepat.

 

Aspek-aspek perlindungan anak terpadu dalam PATBM meliputi pencegahan primer, penceghan sekunder, penanganan korban kekerasan, rehabilitasi, dan reintegrasi.

 

“PATBM sudah ada di 1.776 desa/kelurahan di 342 kabupaten/kota di 34 provinsi. Para aktivis PATBM harus melakukan kegiatan nyata dalam melakukan perlindungan anak,” tutur Nahar.

(Editor: Melina Nurul Khofifah)