KPAI Sayangkan Keputusan Mengizinkan Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning

(Foto: VOAIndonesia)
KomnasAnak.com, NASIONAL - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyayangkan keputusan pemerintah untuk merevisi Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri. Revisi tersebut mengizinkan pembelajaran tatap muka pada zona kuning, padahal sangat berisiko bagi anak-anak.

 

Mengacu pada data Gugus Tugas COVID-19, ada total 249 kota/kabupaten yang diizinkan membuka sekolah, atau 42 persen dari jumlah peserta didik.

 

Sebelumnya, SKB 4 menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri) tentang penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran baru 2020/2021 di masa pandemik COVID-19 menyatakan hanya memperbolehkan sekolah di zona hijau melaksanakan pembelajaran tatap muka. Itupun, sekolah harus mampu memenuhi semua daftar periksa dan memperoleh izin setiap wali murid.

 

Komisioner KPAI Retno Listyarti pada Senin (10/8) mengatakan seharusnya ada langkah evaluasi kebijakan SKB 4 menteri terlebih dahulu sebelum memutuskan membuka sekolah di zona kuning. Evaluasi itu dilakukan agar ada perbaikan-perbaikan pada praktik di sekolah maupun daerah yang membuka sekolah di zona hijau.

 

Menurut Retno, dari hasil pengawasan lembaganya pada zona hijau di 15 sekolah di wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta beberapa waktu lalu menunjukkan hanya satu sekolah saja yan siap dan memenuhi protokol yaitu SMK N 11 Kota Bandung.

 

“Jadi dalam kondii pandemi ini yang paling utama adalah hak hidup. Yang kedua, hak sehat. Yang ketiga, baru hak pendidikan. Jadi kalau disuruh memilih milih hak hidup dan sehat yang utama,” kata Retno.

 

Dia menambahkan, keputusan membuka sekolah juga harus dibarengi dengan persiapan pihak sekolah melakukan tatap muka. Persiapan sekolah yang tidak maksimal justru akan semakin membahayakan anak-anak.

 

Menurutnya, melindungi anak bukan dengan zona tetapi dengan persiapan pencegahan bahaya penularan yang ketat. Karenanya, KPAI telah mulai melakukan pengawasan langsung terhadap kesiapan sekolah di zona apapun untuk melakukan pembelajaran tatap muka.

 

“Harusnya daftar periksa apa saja yang harus disiapkan termasuk membentuk tim gugus tugas Covid di sekolah, ini kan akan berkesinambungan, harus ada tim yang sebenarnya memantau soal kedisiplinan, ketaatan warga sekolah, apakah betul ada hand sanitizer, sabun, tisu, lalu bagaimana SOP dibuat seperti ketika anak datang sekolah, di dalam kelas,” tegas Retno.

(Editor: Melina Nurul Khofifah)

Posting Komentar

0 Komentar