Penjelasan Kemendikbud Soal Kewenangan Pemda Buka Sekolah

KomnasAnak.com, NASIONAL - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengatakan pemberian wewenang membuka sekolah kepada pemerintah daerah (Pemda) bukan bentuk lepas tangan pemerintah pusat.

 

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah (PAUD Disdakmen) Jumeri menjelaskan hal tersebut sebagai bentuk pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah.

 

“Urusan pendidikan adalah urusan concurrent (bersama), sesuai undang-undang (UU 23 Tahun 2014), ada pembagian keweangan untuk penanganan pendidikan,” jelas dia dalam Bincang Sore Kemendikbud, Kamis (13/8).

 

Jumeri mengatakan pihak yang lebih tepat menangani pembukaan sekolah di zona hijau dan kuning adalah pemda.

 

“Yang lebih tepat menangani itu disdik provinsi, seperti SMK, SMA, dan SLB. Kemudian ada yang ditangani pemerintah kabupaten/kota itu untuk SD dan SMP,” tambahnya.

 

Dia menambahkan, satuan pendidikan di tiap daerah tentunya akan lebih mendengarkan kepala daerahnya. Seperti jenjang SD dan SMP akan menaati bupati atau walikotanya, sedangkan SMA dan SMK akan mengikuti arahan gubernurnya.

 

“Inilah pembagian tugas, kami menegur dinasnya dan dinas yang akan memberikan punishment atau teguran lebih keras kepada satuan pendidikannya,” ujarnya.

 

Karena itu, untuk memastikan SKB 4 menteri berjalan lancar, pihaknya akan lebih intensif melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan daerah. Sebab, pihaknya juga menyadari banyak daerah masih kesulitan mengimplementasikan kebijakan tersebut.

(Editor: Melina Nurul Khofifah)

Posting Komentar

0 Komentar