Yayasan Lentera Anak Nilai PP 109/2012 Gagal Lindungi Anak

Ketua Lentera Anak Indonesia Lisda Sundari menilai Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan gagal memberi perlindungan pada anak. (Foto: ANTARA)

KomnasAnak.com, NASIONAL - Ketua Lentera Anak Indonesia Lisda Sundari menilai Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan gagal memberi perlindungan pada anak. Hal ini karena prevalensi perokok anak semakin meningkat.

 

“PP 109/2012 terbit pada akhir 2012. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 menargetkan prevalensi perokok usia 10 tahun hingga 18 tahun turun menjadi 5,4 persen, kenyataannya malah meningkat,” ujar Lisda dalam jumpa pers oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) secara daring di Jakarta, Selasa (18/8).

 

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar 2013, prevalensi perokok usia 10 hingga 18 tahun mencapai 7,20 persen. Di tahun 2018, jumlah ini meningkat menjadi 9,10 persen.

 

Menurut Lisda, meningkatnya prevalensi perokok yang jauh dari sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 justru menunjukkan ada sesuatu yang salah dan tidak berfungsi dari PP 109/2012.

 

“PP 109/2012 bertujuan melindungi rakyat dari rokok, tetapi perokok anak malah semakin meningkat. PP tersebut tidak berarti dalam melindungi anak-anak. jauh panggang daripada api,” tuturnya.

 

Karena itu, Lisda mendukung pemerintah agar segera merevisi PP 109/2012 dengan memperkuat sejumlah hal, antara lain perluasan peringatan kesehatan bergambar, pelarangan iklan rokok, hingga meningkatkan cukai rokok.

 

“Kalau situasinya seperti ini terus, perkiraan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada 2030 prevalensi perokok usia 10 tahun hingga 18 tahun akan menca[ai 16 persen,” katanya.

 

Lisda menilai kegagalan PP 109/2012 dalam melindungi anak dari rokok antara lain karena iklan rokok masih diperbolehkan meskipun ada pengaturan. Hal itu membuat adanya celah bagi industri rokok membuat iklan yang menyasar anak-anak untuk menjadi perokok baru, misalnya iklan melalui internet.

 

Kemudian, pelarangan sponsor rokok dengan menggunakan merek dagang produk juga tidak dipatuhi dan tidak diawasi secara ketat. Lisda mencontohkan audisi bulutangkis oleh yayasan berafiliasi industry rokok.

 

“Katanya logo yang digunakan dalam audisi bukan logo atau merek rokok. Padahal jelas sekali mengarah pada produk rokok,” tuturnya.

 

Lisda menambahkan, PP 109/2012 juga gagal mencegah penjualan rokok kepada anak. nyatanya, anak-anak masih bebas membeli rokok, bahkan secara batangan.

(Editor: Melina Nurul Khofifah)