Komnas PA Meminta Pemerintah Segera Terbitkan RPP tentang Kebiri Kimia


KomnasAnak.com, NASIONAL - 
Komnas Perlindungan Anak (PA) bersama 289 Lembaga Perlindungan Anak (LPA) se-Nusantara meminta agar pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Sebagai salah satu usaha melindungi anak dari predator kejahatan seksual.

"RPP tentang Kebiri sebagai hukuman tambahan yang diatur dalam UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Perppu No 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ini sudah tepat dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat khusus anak-anak sebagai korban kejahataj seksual," ujar Ketua Umum Komnas PA, Arist Merdeka Sirait dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis (24/9).

Komnas PA dan LPA se-Nusantara meminta sekneg untuk segera menerbitkan PP tentang Kebiri sebagai hukuman tambahan dan di luar pidana pokok bagi predator-predator kejahatan seksual anak.

"Karena PP ini sungguh sangat dibutuhkan dalam memutus mata rantai kasus kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak yang terus-menerus dapat merusak masa depan anak," kata Arist.

Arist menjelaskan, PP kebiri kimia digunakan sebagai hukuman tambahan dan pemasangan chip untuk memantau pergerakan predator di tengaj masyarakat sehingga korban mempunyai kepastian hukum.

"Kami berharap bisa memberi efek jera dan dapat mengurangi kasus kejahatan seksual," terangnya.

Kondisi pandemi makin memperparah kejahatan seksual pada anak.

"Pada periode awal Maret hingga akhir September 2020 menerima 2.729 kasus pelanggaran hak anak. Dimana 52 persen kasus yang diterima Komnas Perlindungan Anak didominasi kasus kekerasan seksual," kata Arist.

Untuk itu, PP kebiri ini sangat dibutuhkan sekalipun masih terus terjadi polemik di tengah-tengah masyarakat, khususnya pegiat Hak Asasi Manusia dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

"Padahal berdasarkan keterangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dengan lahirnya PP kebiri sebagai hukuman tambahan dan diharapkan dapat menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak," paparnya.

Sanksi pidana berupa kebiri kimia dan pemasangan alat elektronik itu diatur dalam UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Nantinya, RPP kebiri akan mengatur tata cara pelaksanaan kebiri kimia, pelaksanaan alat deteksi elektronik rehabilitasi dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Untuk itu, Komnas PA meminta Setneg segera mengesahkan PP Kebiri untuk mendapatkan nomor registrasi negara. Apalagi jumlah kasus pelanggaran hak anak yang terus mengkhawatirkan.

"Komnas PA Indonesia dan Komnas Anak DKI Jakarta akan segera membentuk Tim Advokasi dan litigasi untuk pemulihan dan reintegrasi sosial anak untuk mengawal RPP Kebiri, sekaligus memberikan penjelasan kepada masyarakat dan organisasi profesi seperti IDI. Dalam waktu dekat kami akan melakukan koordinasi percepatan dengan Kementerian PPPA,"jelas Arist.

(Editor: Melina)

Posting Komentar

0 Komentar