Komnas PA Minta Pemprov DKI Hentikan Kriminalisasi Manusia Silver dan Ondel-Ondel


KomnasAnak.com, NASIONAL - 
Belakangan ini, banyak anak-anak berjuluk manusia silver yang mangkal di perempatan lampu merah dan titik keramaian di Jakarta. Selain itu, banyak bermunculan anak-anak menggunakan kostum ondel-ondel mengamen di pemukiman penduduk Jakarta, bahkan sampai Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok. Mereka akhirnya menjadi masalah sosial baru dan dianggap sebagai bentuk baru eksploitasi anak dan eksploitasi ekonomi.


Dari penelusuran Tim Advokasi dan Litigasi Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) diperoleh informasi bahwa ratusan bahkan ribuan anak dieksploitasi secara sistematis dan terorganisir. Anak-anak putus sekolah ini didatangkan dari berbagai daerah. Selain disediakan rumah tinggal berupa sewaan, mereka juga disiapkan makanan.


Demikian juga cat minyak silver, kostum ondel-ondel Betawi beserta alat musik lengkap dengan pengeras suara, dan kereta dorong.


Temuan ini membuktikan adanya praktek eksplotasi sebagai fenomena sosial baru di tengah-tengah krisis pandemi COVID-19.


“Di samping itu anak-anak ang tereksploitasi ini harus dikategorikan dan ditempatkan sebagai korban, sehingga penanganannya menggunakan pendekatan anak sebagai korban dan pendekatan perlindungan anak,” kata Ketua Umum Komnas PA Arist Merdeka Sirait dalam siaran pers merespons maraknya anak menjadi manusia silver dan ondel-ondel di Jakarta, Sabtu (12/9).


Lebih lanjut, Arist menyarankan agar Pemprov DKI tidak menangani masalah ekspoitasi anak ini melalui pendekatan razia dan kriminalisasi serta mengirim ke panti sosial. Menurut Arist, penanganan seperti ini tidak tepat dan tidak menyelesaikan masalah. Bahkan justru melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) anak.


“Mengingat keberadaan anak yang dieksploitasi itu merupakan tindak pidana maka pendekatan kriminalisasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan menggunakan Satpol Pamong Praja sesungguhnya harus diberlakukan kepada si pengeksploitasi bukan korban. Sehingga si pelaku atau si pemberi kerja dapat dikenakan sanksi pidana,” tutur Arist.


Komnas PA sebagai lembaga independen yang memberi pembelaan dan perlindungan anak di Indonesia meminta Pemprov DKI untuk menghentikan pendekatan kriminal dan kekerasan untuk mengatasi dan menangani anak korban eksploitasi.


Lebih lanjut, Arist mengatakan Komnas PA mendesak Dinas Sosial dan Satpol PP di masing-masing daerah untuk segera meminta si pemberi kerja menghentikan perbuatan mereka. Pelaku perbuatan eksploitasi anak dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak dan UU RI No. 23 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, serta Konvensi ILO No 98.

(Editor: Dina)

Posting Komentar

0 Komentar