Komnas PA Miris Kasus Pernikahan Anak di Bawah Umur di Lombok Tengah


KomnasAnak.com, NASIONAL - 
Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait mengaku miris mendengar kabar pernikahan anak perempuan SD (12) dengan seorang anak SMP (15) di Lombok Tengah, NTB.


Pernikahan tersebut dilakukan karena paksaan orangtua pengantin perempuan sebab tak terima putrinya slalu pulang malam bersama mempelai pria.

Arist menuturkan pernikahan di bawah umur merupakan tindakan pidana lantaran melangar UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Pasal 1 ayat 1. Pasal ini menyebutkan batasan usia anak adalah mereka yang berusia kurang dari 18 tahun.

"Peristiwa yang terjadi di Lombok ini adalah peristiwa hukum yang patut untuk kita katakan bahwa itu melanggar hukum. Bukan anak-anaknya yang melanggar hukum tapi orang yang memfasilitasi perkawinan itu sendiri," kata Arist dikutip dari Insertlive saat ditemui di Pasar Rebo, Jakarta Selatan, Rabu (16/9).

Arist menambahkan, pernikahan bisa dilakukan setelah melewati batas usia anak-anak. Tidak dibenarkan atas alasan apapun menikahkan anak yang masih di bawah usia 18 tahun.

"Peristiwa ini sebenarnya tidak boleh terulang lagi ketika Mahkamah Konstitusi sudah meningkatkan batasan usia anak untuk dapat menikah dan sebagainya, tidak ada lagi alasan budaya dan sebagainya," ujar Arist.

"Jadi orangtua yang memfasilitasi, kemudian lembaga-lembaga perkawinan juga yang memberikan dispensasi, kemudian pemimpin desa yang memberikan otoritas di desa memberikan dukungan perkawinan usia anak, itu adalah melanggar hukum dan tidak dibenarkan oleh hukum," lanjut Arist.

Lebih lanjut, Arist menyebutkan pernikahan di bawah umur memiliki banyak risiko. Misalnya meningkatkan risiko kanker serviks, anak lahir tidak sempurna, hingga perceraian di usia muda.
(Editor: Melina Nurul K.)

Posting Komentar

0 Komentar