Menko PMK: Pemerintah Akan Evaluasi Penurunan Kualitas Pendidikan

Keterbatasan Pembelajaran Jarak Jauh diperkirakan akan melpengaruhi penurunan kualitas pendidikan (Foto: Merdeka)

KomnasAnak.com, JEPARA - 
Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh banyak menuai kritikan. Tidak meratanya akses pendidikan memadai akan menyebabkan keterpurukan pendidikan Indonesia. Oleh karena itu, evaluasi dibutuhkan untuk mengukur tingkat ketertinggalan pendidikan setelah pandemi.


Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sendiri telah mengungkapkan pemerintah akan melaksanakan evaluasi dan pengkajian ketertinggalan pendidikan.


“Setelah COVID selesai akan kita evaluasi dan kaji kembali bagaimana mengejar ketertinggalan. Kita semua harus mencari solusi optimal dalam memberikan pendidikan yang layak,” ujar Muhadjir melalui situs resmi Kemenko PMK, Senin (24/8).


Evaluasi penting dilakukan untuk mengetahui dampak PJJ bagi penurunan kualitas belajar siswa. Sebab, selama ini siswa masih terbebani mulai darii tugas menumpuk dan tidak adanya guru yang menjelaskan langsung, hingga kurangnya pemahaman orangtua.


Muhadjir menilai, PJJ menjadi masalah serius karena berhubungan dengan generasi masa depan Indonesia.


“Keberadaan PJJ ini menjadi masalah yang cukup serius. Kalau tidak diambil langkah-langkah yang juga serius akan sangat membahayakan,” kata dia.


Menurut Muhadjir, penurunan kualitas pendidikan akibat pandemi COVID-19 dapat membuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi terhambat.


Seperti diketahui, pendidikan menjadi salah satu variable dari indikator makro pembangunan manusia Indonesia.


“Sejauh ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) sudah merumuskan beberapa alternatif, termasuk penyederhanaan kurikulum. Namun dibutuhkan keterlibatan semua pihak terutama pemerintah daerah,” ujar Muhadjir.


Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mau turut bertanggungjawab dalam memecahkan masalah soal pendidikan di tengah pandemi.


Sebab, menurut Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemda juga memiliki wwenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di daerahnya.

(Editor: Melina)

Posting Komentar

0 Komentar