DPR Aceh Wacanakan Hukuman Berat Bagi Pelaku Kekerasan dan Kejahatan Seksual pada Anak

KomnasAnak.com, NASIONAL - Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh terus meningkat selama pandemi. Kasus terbaru yang menghentakkan publik adalah kasus kejahatan seksual pada seorang ibu yang disertai dengan pembunuhan anak (R) yang mencoba melindungi ibunya. Jumlah kekerasan di Aceh pun menjadi sorotan banyak pihak.

 

Wacana pengaturan dan penegakan hukum seberat mungkin bagi pelaku kekerasan fisik maupun seksual pada anak pun mencuat dalam rapat lintas Komisi DPR Aceh bersama unsur sektoral terkait. Hukuman berat ini nantinya tidak sebatas hukuman cambuk

 

“Insyaallah kami akan bentuk tim kecil dari berbagai unsur untuk mencari solusi bagaimana dalam waktu singkat pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak mendapatkan hukuman seberat-beratnya,” kata Ketua Komisi I DPRA Muhamad Yunus.

 

Yunus mengatakan wacana hukuman tersebut dibahas kembali karena marak terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh. Alhasil, tim kecil dibentuk untuk membahas tindak lanjut pertemuan tersebut.

 

Sejauh ini, kata Yunus, pelaku kekerasan lebih banyak dijerat dengan hukum cambuk sesuai qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah. Sayangnya, peraturan ini belum diiringi dengan Peraturan Gubernur.

 

“Sebenarnya dalam qanun jinayah sudah sangat lengkap, hanya saja belum diiringi dengan Peraturan Gubernur, karena untuk menjalankan qanun jinayah ini harus ada Pergub,” ujarnya.

 

Yunus berharap eksekutif mampu segera mengeluarkan Pergub sehingga pelaku kekerasan dapat dihukum berat mulai dari cambuk, penjara, hingga membayar denda.

 

“Sebenarnya dalam qanun jinayah penjaranya lebih lama daripada UU Perlindungan Anak. Namun, belum diiringi Pergub, makanya sekarang ini banyak pelaku dihukum cambuk,” kata dia.

 

Selain itu, Yunus mengatakan tim kecil yang segera dibentuk juga akan mengadvokasi korban kekerasan mapun pelecehan seksual untuk mendapatkan pemulihan trauma.

 

“Karena saat ini yang ada hanya bantuan dari Dinas Sosial Aceh, dan itu juga sangat terbatas. Makanya perlu pemulihan psikologi korban,” ujar Yunus.

 

Wacana ini pun didukung oleh Psikolog anak, Endang Setiangsih, utamanya bagi upaya menjamin perlindungan bagi anak. Menurutnya, sudah saatnya Aceh bergerak melindungi anak dan menghukum pelaku kekerasan dan kejahatan seksual secara maksimal.

 

“Sudah seharusnya hukuman buat pelaku kekerasan seksual terhadap anak diperberat sanksi pidana dan ditambah cambuk serta membayar denda maksimal,” kata Endang, di Banda Aceh, Selasa (27/10).

 

Menurut Endang, kekerasan seksual terhadap anak dalam berbagai bentuk merupakan bentuk kejahatan kesusilaan yang sangat serius. Karena itu, negara dan pemerintah wajib turun tangan melakukan terobosan perlindngan serta penegakan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik anak.

 

Endang mengatakan, pemerintah Aceh dan legislatif mulai menunjukkan keseriusannya menangani kejahatan seksual terhadap anak dengan menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta melindungi anak dari kekerasan hingga diskriminasi, sesuai dengan UU Perlindungan Anak.

 

“Kekerasan seksual terhadap anak juga merupakan suatu gejala gunung es, dimana jumlah kasus di masyarakat jauh lebih besar dari yang dilaporkan,” kata Endang.

 

Menurutnya, kekerasan seksual terhadap anak berkonsekuensi negatif pada kesehatan, psikologis, dan sosial anak yang menjadi korban dan pemulihan traumanya membutuhkan waktu lama.

 

“Bahkan selama ini saya mendampingi korban belum pernah melihat gati rugi yang dberikan dan dihitung oleh pengambil kebijakan karena hukum di negara kita ini belum memiliki sepenuhnya keberpihakan pada korban,” ujarnya.

 

Menurut Endang, penerapan hukum jinayat belum efektif sehingga layak untuk dilakukan perubahan.

 

“Sudah dapat direvisi karena dianggap kurang efektif dalam menekan angka kekerasan seksual terhadap anak, qanun belum mampu memberi efek jera bagi pelaku. Hasil riset juga menunjukkan kurang efektifnya penerapan tindakan cambuk pada pelaku,” kata Endang.

(Editor: Melina)