Indonesia Darurat Masalah Anak Akibat Pandemi COVID-19

KomnasAnak.com, NASIONAL - Pandemi telah membawa masyarakat dunia masuk ke dalam mimpi buruk yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan. Mulai dari pukulan besar bagi bidang kesehatan, kemunduran ekonomi, serta pendidikan. Anak-anak pun tidak dapat dikecualikan dalam membahas dampak pandemi.

 

Meskipun sering tidak tampak di permukaan, namun dampak pandemi bagi anak adalah yang paling parah. Begitupun bagi negara, sebab penurunan kualitas anak juga menjadi tanda akan mundurnya suatu bangsa.

 

Anak-anak secara keseluruhan berpotensi mengalami kemiskinan multidimensi, yaitu kemiskinan yang menyeluruh pada semua sektor, seperti pendidikan, kesehatan, serta sosial ekonomi. Untuk itu, negara wajib untuk hadir menyelesaikan masalah anak selama pandemi

 

Pendidikan Tak Lagi Menjadi Fokus Utama

Sempat menjadi bahan pembicaraan utama pemerintah pada 5 bulan pertama pandemi COVID-19 di Indonesia, isu pendidikan anak kini tidak lagi dibicarakan para petinggi negara. Pemerintah sekarang sedang sibuk mempersiapkan diri menghadapi jurang resesi dan mengurus kepentingan politik lainnya.

 

Padahal perlu kami ingatkan kembali, bahkan sebelum pandemi pendidikan Indonesia sudah tidak begitu baik. berdasarkan data Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), peringkat nilai PISA (Program for International Student Assessment) Indonesia pada tahun 2018 adalah: membaca (peringkat 72 dari 77 negara), matematika (peringkat 72 dari 78 negara) dan Sains (peringkat 70 dari 78 negara).

 

Bukan tidak mungkin pendidikan Indonesia akan semakin terpuruk akibat pandemi.  Namun sayangnya, pembicaraan mengenai pendidikan anak sepertinya telah selesai setelah adanya subsidi kuota internet gratis bagi siswa dan guru. Padahal, kuota bukan penentu kemajuan pendidikan suatu bangsa.

 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pernah menyarankan penggratisan kuota sebagai langkah paling dekat untuk mengatasi permasalahan pembelajaran daring. Tapi permasalahan pendidikan tidak akan selesai hanya dengan membagikan kuota gratis.

 

Indonesia adalah negara luas dengan banyak pulau dan banyak dinamika. Salah satu masalah dari bangsa Indonesia adalah ketimpangan antara pulau Jawa dan pulau lain, serta antara daerah perkotaan dan pedesaan. Akses internet akan sangat terkendala di daerah pedesaan dan daerah terpencil lainnya. Akibatnya, anak-anak terkadang harus menempuh jalan tidak normal, seperti menembus hutan, bahkan menaiki pohon untuk mendapatkan sinyal.

 

Memang benar bila anak-anak sekarang lebih mampu beradaptasi dengan sistem pendidikan. Tapi itu bukan berarti kurikulum tetap harus dikejar sampai mengesampingkan pemahaman siswa. Di banyak sekolah, guru masih saja menerapkan sistem tugas. Setiap harinya, siswa akan dibebankan tugas berlembar-lembar kertas untuk setiap mata pelajaran. Setelah selesai mengerjakan, siswa diwajibkan mengirimkan foto tugas tersebut dan harus mengirimkan tugas ke sekolah setiap akhir minggu.

 

Menyoal Maraknya Kekerasan pada Anak

Pendidikan pun menjadi hal yang menantang, bukan hanya bagi siswa, tapi juga orangtua yang mendampingi. Di saat anak merasa stres karena tidak mampu memahami pelajarannya, orangtua juga merasa stres karena di saat yang sama harus mengajari anaknya dan mengurus urusan rumah tangga.

 

Telah banyak kejadian orangtua melakukan kekerasan mulai dari kekerasan verbal seperti membentak dan memaki, hingga kekerasan fisik seperti mencubit, menampar, bahkan memukul anak.

 

Pembelajaran daring juga telah memakan korban. Kejadian tersebut menimpa bocahh malang berusia 8 tahun yang dianiaya ibunya sendiri akibat tidak kunjung paham saat diajari. Emosi akibat anaknya yang masih kelas 1 SD, ibu korban (IS) menganiayanya dengan mencubit, memukul dengan tangan kosong, sampai memukul kepala korban menggunakan sapu sebanyak 3 kali hingga korban lemas. Akibat panik, akhirnya sang ibu bersama ayah korban mengajaknya mencari udara segar menaiki motor. Nahasnya, korban meninggal di tengah perjalanan. Karena panik, keduanya lantas menguburkan korban lengkap dengan pakaiannya.

 

Tingkat kekerasan yang dialami anakpun tergolong tinggi. Berdasarkan data SIMFONI Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kekerasan yang dialami anak rentan usia 0-17 tahun sepanjang tahun 2020 mencapai 7.008 kasus. Dengan rincian kasus pada anak usia 0-5 tahun sebanyak 790 kasus, usia 6-12 tahun mencapai 2.149, dan usia 13-17 tahun mencapai 4.069 kasus.

 

Di masa pandemi saat semua orang dilarang bepergian, kekerasan seksual pun rentan dilakukan oleh orang terdekat. Selain itu, gawai dan media sosial pun telah berubah menjadi sarang kekerasan seksual. Menurut laporan yang didapat Komnas Perlindungan Anak (PA), terjadi sebanyak 1600 kasus kekerasan seksual, dan 52 persennya terjadi melalui media sosial. Sedangkan sebanyak 20 persen kekerasan seksual dilakukan oleh orang terdekat.

 

Gelombang Besar Pernikahan Dini

Fenomena pernikahan dini selama pandemi terjadi di hampir semua negara yang mengalami pandemi. Di Indonesia sendiri, dari Januari hingga Juni, tercatat ada 34.000 permohonan dispensasi menikah.

 

Berdasarkan rilis katadata.co.id, pernikahan dini terjadi diakibatkan beberapa faktor, seperti: persoalan ekonomi keluarga, minimnya edukasi terkait pernikahan dini, minimnya aktivitas akibat penutupan sekolah, mematuhi norma agama, sosial dan budaya setempat, serta menghindari kehamilan di luar nikah.

 

Tekanan ekonomi dan rendahnya edukasi membuat banyak keluarga menganggap bahwa setelah menikahkan anak mereka, beban ekonomi akan berkurang. Hal ini karena mereka beranggapan bahwa anak akan mencari pekerjaan sendiri dan anak tidak akan menjadi beban tanggungan orangtua.

 

Di daerah NTB, Koordinator Bidang Hukum dan Advokasi LPA NTB, Joko Jumadi menuturkan, salah satu dampak pandemi adalah bertambahnya angka pernikahan dini. Berdasarkan data yang dihimpun dari Pengadilan Agama dari Januari 2020 hingga 8 September lalu, terdapat 522 anak di bawah umur yang mengajukan dispensasi untuk menikah secara resmi.

 

Sementara itu, di Jawa Timur memiliki angka dispensasi nikah mencapai ribuan. Di Jember misalnya, jumlah permohonan dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Jember dari Januari hingga Agustus 2020 telah mencapai 1.246 kasus. Sedangkan paling banyak terbanyak adalah Surabaya. Mengutip dari rilis Kominfo Jatim pada 9 Oktober, jumlah dispensasi menikah di Surabaya mencapai 12.500 kasus.

 

Mayoritas permohonan dispensasi menikah tersebut dikabulkan oleh pengadilan dengan alasan demi kebaikan anak, sebab, kebanyakan pemohon telah hamil di luar nikah.

 

Semua isu menyangkut anak-anak sudah sepatutnya dibawa oleh setiap stakeholder, terlebih bagi pemerintahan di setiap tingkat. Sebab menyelamatkan anak-anak di masa sekarang sama pentingnya dengan menyelamatkan ekonomi dan negeri. Anak-anak adalah generasi masa depan yang diharapkan mampu memimpin Indonesia emas 2045. Bila kualitas anak sekarang tidak diperhitungkan, kemungkinan Indonesia akan mengalami pelambatan kemajuan.

(Penulis: Melina Nurul Khofifah)