Kenaikan Cukai Rokok Akan Tekan Pertambahan Perokok Anak


KomnasAnak.com, NASIONAL -
Banyaknya jumlah perokok anak membuat Indonesia dianggap sebagai negara yang ramah terhadap perkembangan perokok anak-anak. Hasil penelitian Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS UI) mengungkapkan prevalensi perokok anak-anak terus meningkat dari tahun ke tahun. 


Dosen Sekolah Kajian Stategik dan Global UI, Renny Nurhasana menjelaskan, pada 1995 jumlah perokok anak di kisaran 27 persen kemudian naik menjadi 31,5 persen pasa 2001. Angka tersebut naik pada 2004 menjadi 34,4 persen.

Di tahun 2013, perokok anak di bawah 15 tahun mencapai 34,2 persen. Angka ini sempat turun menjadi 32,8 di tahun 2016. Namun kembali naik di tahun 2018 menjadi 33,8 persen.

"Jumlah perokok anak meningkat semakin cepat, jauh dari target RPJMN 2019, yaitu 5,4 persen," kata Renny dalam diskusi daring bertema 'Teka-Teki Cukai di Masa Pandemi' yang diadakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, beberapa waktu lalu.

Renny menjelaskan, penelitian PKJS UI mengungkapkan bahwa murahnya harga rokok terbukti meningkatkan peluang anak menjadi perokok. Pihaknya menemukan dua faktor yang membuat anak akhirnya merokok. Pertama, memiliki orangtua perokok hingga akhirnya sang anak mengikuti. Kedua, pengaruh lingkungan pertemanan.

Dalam konteks pertemanan, Renny menekankan, orangtua bisa memperkuat pengaruh dalam keluarga dengan tujuan melindungi anak agar tidak merokok.

Meski begitu, lanjut dia, semuanya kembali pada harga rokok yang cenderung murah.

Renny menyebut, harga satu batang rokok lebih terjangkau dibandingkan uang saku siswa. Akhirnya, karena teman-teman sekolahnya merokok, anak lain pun ikut dan akhirnya menjadi perokok aktif.

"Faktor harga membuat seorang anak memulai merokok. Keterjangakauan membuat mereka memulai merokok dilihat dari uang saku. Penelitian ini menunjukkan, semakin mahal rokok semakin kecil peluang anak merokok," jelas Renny.

Berdasarkan data penelitian Riset Dasar Kesehatan (Riskedas) 2018, peningkatan konsumsi rokok akan berakibat pada lima masalah bagi negara. Perokok dapat meningkatkan resiko stunting, kemiskinan, terganggunya program bantuan sosial, risiko keberlanjutan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan lebih berisiko terpapar virus corona berdasarkan penelutian terbaru selama pandemi.

Renny merasa ironis ketika pemerintah ingin menurunkan angka stunting anak, namun kenyataan di lapangan berbicara lain. Sebab berdasarkan penelitian, stunting dan rokok sangat berkaitan. Hal ini cukup beralasan karena merujuk survei Badan Pusat Statistik (BPS) 2018, rokok menjadi sumber pengeluaran kedua setelah beras.

Penelitian terhadap 1000 warga Desa Bunderan, Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada 2018 mengungkap bahwa rokok telah menjadi candu di masyarakat.

Pasalnya, proporsi rata-rata pengeluaran warga menunjukkan, untuk makanan sebesar 34,6 persen, rokok 29,2 persen, bensin 26,4 persen, dan pendidikan 6,1 persen. Sisanya rekreasi dan kesehatan masing-masing 2,9 persen dan 0,8 persen.

Meski menyadari merokok merugikan kesehatan, namun warga tetap melakikannya karena sulit berhenti dan harga terjangkau. Sebagai solusi utama agar jumlah perokok menurun, kata Renny, pemerintah harus menaikkan cukai.

Hal tersebut didukung masyarakat. Terbukti, 88 persen dari 1000 responden mendukung kenaikan harga rokok supaya perokok aktif bisa berhenti. Adapun 80,45 persen dari 404 responden perokok juga mendukung harga rokok dinaikkan.

Dia menyatakan, 66 persen perokok akan berhenti membeli jika harganya naik menjadi 60 ribu per bungkus. Sedangkan, jika harganya 77 ribu per bungkus, sebanyak 74 persen perokok akan berhenti membeli. Sementara sekarang harga rokok per bungkus sekarang rata-rata baru 20 ribu per bungkus.

Untuk itu, kebijakan menaikkan cukai dinilai efektif menurunkan jumlah perokok di semua kalangan.

"Karena itu, struktur cukai harus dirancang untuk dikaitkan dengan perilaku konsumsi yang ditargetkan untuk meningkatkan kesehatan," tutur Renny.

Di kesempatan berbeda, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular Kemenkes, Cut Putri Arianie mengaku miris karena Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Pasifik yang belum meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Akibatnya, pemerintah belum dapat melindungi anak di bawah 18 tahun atau masyarakat rentan dari rokok.

"Pilihan kenaikan cukai salah satu yang menjadi satu dukungan kami di Kemenkes. Selain itu, penerapan kawasan tanpa rokok ini juga harus diterapkan di setiap daerah. Saat ini, sudah 340 perda kawasan tanpa rokok, tapi sedikit sekali yang optimal," kata Cut dalam webinar 'Cukai Rokok sebagai Alat Pengendalian Konsumsi Rokok di Era New Nornal' yang diadakan Komnas Pengendalian Tembakau, beberapa waktu lalu.

Dia menyarankan, kenaikan cukai dibarengi dengan larangan penjualan rokok eceran. Sebab selama ini rokok mudah diakses karena penjual menawarkan rokok per batang. Sehingga harganya sangat murah di kisaran Rp 1.500 per batang dan bisa dijangkau siswa sekolah.

Dia juga prihatin dengan banyaknya iklan rokok dipasang dimana-mana dan tidak ada ketentuan larangan penjualan rokok bagi orang usia di bawah 18 tahun.

"Ketika harga rokok dijual ketengan dan iklannya dipasang di sekitar sekolah maka ini memancing mendorong anak-anak tertantang memiliki rokok," kata Cut.
(Editor: DM)

Posting Komentar

0 Komentar