Pemerintah Rancang Perpres Baru guna Percepat Penanganan Stunting

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (Foto: Kontan.co.id)

KomnasAnak.com, NASIONAL - 
Angka stunting di Indonesia yang semakin mengkhawatirkan memerlukan upaya penenganan serius dari pemerintah dan semua stakeholder. Oleh karena itu, melindungi kesehatan anak Indonesia dengan mencegahnya dari bahaya stunting adalah salah satu kewajiban negara dalam memenuhi hak anak.

 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengungkapkan pemerintah kini tengah mrancang aturan baru untuk mempercepat penanganan stunting.

 

Hal tersebut dilakukan lantaran Peraturan  Presiden nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dinilai sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan dasar pijakan atau dasar regulasi.

 

“Oleh sebab itu, saat ini dengan prakarsa dari Bappenas telah dilakukan proses perubahan atas perpres tersebut dengan rancangan peraturan yang baru yaitu rancangan peraturan presiden tentang percepatan penanganan stunting untuk mencapai target atas stunting pada 2024,” terang Muhadjir dalam Rapat Koordinasi Teknis Nasional Percepaan Pencegahan Stunting, Rabu (21/10).

 

Menurutnya, Presiden Joko Widodo pun telah mengarahkan bahwa penanganan stunting harus fokus sehingga harus ada Kementerian atau lembaga yang bertanggungjawab baik dengan hasil maupun koordinasi pelaksanaannya.

 

“Dalam hal ini presiden telah menetapkan bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan bertindak sebagai penanggungjawab sekaligus menjadi koordinasi dalam penenganan stunting di Indonesia,” terangnya.

 

Muhadjir mengatakan, dasar Undang-Undang yang digunakan adalah UU nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

 

Lebih lanjut, Muhadjir menerangkan, data hasil survei status gizi belita Indonesia tahun 2019 menunjukkan bahwa prevalensi stunting sebesar 27,67 persen. Artinya, setiap satu dari empat anak balita di Indonesia mengalami kekurangan gizi dalam jangka waktu yang cukup lama.

 

Meski begitu, Muhadjir menjelaskan, dalam melihat masalah stunting ini bukan hanya sekedar masalah gizi buruk tetapi juga terkait dengan aspek lainnya seperti kesehatan reproduksi khususnya kesehatan reproduksi ibu, sanitasi lingkungan, ketersediaan air bersih, dan juga tata ekonomi keluarga yang buruk.

 

Muhadjir pun meminta seluruh masyarakat dan pemerintah, khususnya pemerintah daerah untuk mengotimalkan program yang bisa menunjang penanganan stunting di Indonesia.

 

Menurutnya, pemerintah daerah harus dapat mengidenttifikasikan program dan kegiatan apa yang masih diperlukan untuk mempercepat pencegahan stunting. Dia pun mewajibkan pemerintah daerah menyiapkan perangkat pendukung baik sumber daya dan kebijakan untuk menangani stunting. Diharapkan, dengan komitmen semua pihak, prevalensi stunting bisa diturunkan hingga 14 persen di 2024.

(Editor: DM)

Posting Komentar

0 Komentar