Perlu Kerja Sama Semua Pihak untuk Penuhi Hak Anak dengan Gangguan Psikososial

KomnasAnak.com, NASIONAL - Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nahar, menuturkan bahwa upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak dengan gangguan psikososial memerlukan kerja sama dan koordinasi semua pihak.

 

“Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak bisa sendiri. Undang-Undang NOmor 35 Tahun 2014 mengamanatkan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait daam upaya perlindungan anak,” kata Nahar dalam acara peluncuran dan sosialisasi buku Penanganan Gangguan Psikososial pada Peserta Didik secara daring di Jakarta, Rabu (14/10).

 

Nahar menuturkan, Kemdikbud, dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling, merupakan mitra yang sangat baik dalam penyusunan buku Penanganan Gangguan Psikososial pada Peserta Didik.

 

Diketahui, kasus dan data terkait gangguan psikososial anak menunjukkan kondisi yang cukup memprihatinkan. Survei Kesehatan Berbasis Sekolah Global dari WHO pada 2015 menunjukkan, sebanyak 5,2 persen siswa SMP dan SMA di Indonesia berkeinginan bunuh diri. Hal itu disebabkan kondisi emosional yang penuh tekanan dan depresif.

 

Di tahun yang sama, Kementerian Kesehatan melakukan survei serupa pada 941 pelajar di DKI Jakarta dan menemukan sebanyak 30,39 persen pelajar memiliki kecenderungan depresi, 20,51 persen kecenderungan kepribadian ambang, dan 18,6 persen cenderung ingin bunuh diri.

 

Riset Kesehatan Dasar 2018 juga menemukan bahwa gangguan depresi sudah mulai terjadi sejak usia 15 hingga 24 tahun, yang termasuk usia sekolah SMP dan SMA dengan prevalensi 6,2 persen.

 

“Bila tidak ada upaya bersama pencegahan bunuh diri, angka tersebut bisa tumbuh dari tahun ke tahun. WHO memperkirakan pada 2020 angka bunuh diri di Indonesia secara global menjadi 2,4 per 100.000 jiwa. Kondisi ini memerlukan perhatian dan penanganan khusus,” tutur Nahar.

 

Nahar berharap penerbitan buku Penanganan Gangguan Psikososial pada Peserta Didik dapat meningkatkan wawasan dan pamahaman guru beserta seluruh komponen sekolah dan mendeteksi gangguan psikososial pada anak dan penanganannya secara lebih optimal.

 

Melalui peningkatan wawasan dan pemahaman guru, diharapkan tidak ada lagi peserta didik yang mengalami gangguan psikososial dan tidak mendapat penanganan dengan baik, karena semua penanganan permasalahan anak dan pemenuhan hak anak menjadi prioritas.

 

“Pemenuhan hak dan perlindungan anak yang dilakukan secara optimal akan menghasilkan individu berkualitas yang akan memberikan andil pada kemajuan bangsa dan masa depan,” ujar Nahar.

(Editor: DM)