Alasan Indonesia Perlu Psikolog Forensik Khusus Perlindungan Anak Menurut Kemen PPPA


KomnasAnak.com, NASIONAL - 
Keberadaan psikolog forensik khusus perlindungan anak sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Pribudiarta Nur Sitepu mengatakan keberadaan psikolog dalam isu perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) sangat penting.

 

“Peran psikolog tidak putus, dimulai dari tahap pencegahan sampai dengan reintegrasi,” kata Pribudiarta dalam webinar yang diselenggarakan Kemen PPPA, Rabu (4/11).

 

Dia menuturkan psikolog dapat terlibat langsung dalam upaya prevensi agar anak tidak berhadapan dengan hukum. Baik anak sebagai pihak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, atau anak saksi.

 

“Para psikolog dapat berperan dalam berbagai tingkat pencegahan, dari pencegahan primer sampai dengan tersier melalui intervesi langsung kepada anak, keluarga, maupun lembaga lainnya yang berkaitan dengan anak,” ujar Pribudiarta.

 

Sementara dalam proses pemeriksaan perkara hingga adanya putusan hakim yang mengikat, psikolog berperan penting dalam rehabilitasi dan reintegrasi ABH.

 

Dantaranya seperti pemberian dukungan psikososial, memberi informasi kepada petugas layanan mengenai keadaan psikologis anak, memberi kesaksian ahli, sampai merancang internvensi paling sesuai untuk anak.

 

“Dalam ranah pembuatan kebijakan terkait dengan isu ABH, para psikolog juga memiliki potensi bessar memberikan kontribusi nyata,” kata dia.

 

Psikolog dapat sangat membantu para pembuatan kebijakan untuk membuat kebijakan ramah anak yang dapat mendorong perkembangan psikologis anak secara maksimal ke arah positif.

 

“Tentunya berbagai peran (psikolog) tersebut sangat penting bagi masa depan anak,” jelas Pribudiarta.

 

Berdasarkan data Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes pada laporan SPPA tahun 2019, jumlah psikolog klinis yang dapat melakukan pemeriksaan psikologis kepada ABH di seluruh Indonesia hanya berjumlah 749 orang.

 

Sementara jumlah UPTD PPA sudah terbentuk 28 di provinsi dan 81 kabupaten/kota. Pribudiarta menjelaskan, dalam memberi pendampingan mulai dari proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan maupun pembinaan setelah putusan pengadilan. Psikolog sering kali juga dituntut mampu memahami substansi hukum dan peradilan pidana anak.

 

Tapi tentunya, tidak semua psikolog memiliki pemahaman akan hal tersebut.

 

“Oleh karena itu, kebutuhan akan psikolog forensik menjadi sangat tinggi seiring dengan meningkatnya jumlah kasus ABH,” ujar Pribudiarta.

 

Untuk meningkatkan pelayanan psikososial, baik dalam pencegahan maupun penanganan ABH, besar harapannya HIMPSI (Himpunan Psikolog Seluruh Indonesia) dan APSIFOR dapat membantu dalam memberikan peningkatan kapasitas bagi para psikolog serta petugas layanan UPTD PPA di seluruh Indonesia.

(Editor: Melina)

Posting Komentar

0 Komentar