Gubernur Jawa Tengah Mengaku Resah Anak Ikut Demo Anarkis

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Direktur Lokataru Haris Azhar (Foto: Suaracom)

KomnasAnak.com, NASIONAL - Demonstrasi menolak UU Cipta Kerja yang sering berakhir dengan kericuhan dan melibatkan anak-anak menjadi perhatian serius berbagai pihak. Namun sayangnya tidak semua orang paham akan bahaya kericuhan pada anak dan upaya perlindungan anak.

 

Peristiwa perdebatan sempat terjadi antara Gubernur Jawa Tengah dan Direktur Lokataru Haris Azhar dalam program acara Mata Najwa, Rabu (4/11) malam. Lantaran beda pendapat soal anak dalam demonstrasi.

 

Ganjar mengatakan anak-anak umumnya tidak tahu alasan dari demo tersebut. Dirinya mengaku resah dan ingin melindungi anak-anak dari menjadi korban aksi anarkis dalam demonstrasi.

 

“Pelajar hanya iseng. Hampir semua sama jawabannya. Tapi ada orangtua wali murid yang mengatakan dapat grup WA. Maka kemudian mereka tergerak lewat grup WA ini,” terang Ganjar.

 

“Kalau ada anak-anak di situ kan bisa jadi korban,” imbuh Ganjar.

 

Ganjar juga menyoroti informasi informasi dari seluruh Indonesia bahwa demonstrasi memiliki pola mirip yang intinya merobohkan pagar.

 

Soal cara mengidentifikasi demonstran, Ganjar mengaku tidak memiliki skill intelejen sehingga ia hanya menilai dari pola demonya.

 

“Gampang saja, saya membaca bahwa di situ kemudian ada pilok pertama, terus kemudian ada lempar lampu, terus mecahin batu bata, maka pada saat itu ini pasti sudah skenario ricuh, begitu saja,” terangnya.

 

Namun, pemaparan Ganjar tersebut mendapat bantahan dari Haris Azhar yang menilai pelajar seharusnya diberi ruang untuk melakukan demonstrasi.

 

“Saya mau bilang, anak remaja punya hak. Greta yang memimpin gerakan climate change, yang sampai dia pidato di depan PBB, tapi dia juga pakai celana pendek muter di mana-mana, itu juga anak kecil,” tegas Haris.

 

Haris menambahkan, Indonesia telah menandatangani konvensi hak anak. oleh karena itu, penandatanganan tersebut bisa jadi rujukan untuk menyusun peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak-anak.

 

Soal pilok, tambah Haris, bukanlah sebuah kejahatan melainkan pelanggaran umum.

 

“Jadi menuduh anak-anak melakukan kejahatan, dituduh anarko, berbagi WA, memangnya berbagi WA apa yang salah?,” ujarnya.

 

Dari pernyataan Haris memang tidak salah untuk memberikan ruang demokrasi pada anak. Namun, aspek perlindungan anak harus tetap diperhatikan. Sebab anak khususnya remaja belum mengerti betul tentang perlindungan bagi dirinya sendiri.

 

Demonstrasi dalam konteks Gubernur Ganjar adalah yang berakhir dengan kericuhan. Dimana anak sangat besar resiko menjadi korban, sehingga keterlibatan anak perlu dicegah.

 

Pemberian ruang demokrasi bagi anak bukanlah melalui demo yang berujung anarki. Namun lebih kepada forum diskusi penyampaian pendapat. Seperti contoh yang diungkapkan oleh Haris, Greta, anak Indonesia juga seharusnya diarahkan untuk berdiskusi secara damai.

(Editor: DM)