Jawa Tengah Tinggi Kasus Pernikahan Usia Anak


KomnasAnak.com, NASIONAL -
Sebanyak 10,2 persen anak perempuan di Jawa Tengah menikah sebelum usia 18 tahun pada 2019. Data tersebut terungkap dalam webinar "Gerakan Bersama Jo Kawin Bocah: Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Jawa Tengah", Rabu (18/11) yang diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jawa Tengah bekerjasama dengan Kantor Perwakilan UNICEF Wilayah Jawa, Yayasan Setara, serta di dukung kalangan akademisi.


Child Protection Officer UNICEF Indonesia, Derry Ulum mengatakan, dara proyeksi BPS tahun 2018 menyebut sebanyak 30 persen dari total penduduk Indonesia adalah anak-anak. Jumlah ini setara dengan 79,55 juta jiwa.

"Dari data laporan BPS diketahui, pada 2019, satu dari sembilan anak perempuan usia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Sedangkan anak laki-laki, satu dari 100 anak mengaku menikah di bawah 18 tahun," ujar Derry.

Ada banyak faktor pemicu pernikahan usia anak. Aktivis Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) di Rembang, Abdul Baastid menisahkan pernah menangani kasus anak 14 tahun dari keluarga miskin yang hendak dinikahkan dengan mahar Rp 150 juta.

"Kami mencium gelagat human trafficking, namun saat kami bawa kasus ke polisi, disebut unsur pidana teejadi jika pernikahan telah berlangsung. Akhirnha, melalui sejumlah upaya, anak itu bisa diselamatkan. Dia melanjutkan sekolah di pesantren atas biaya negara," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Jawa Tengah Retno Sudewi mengungkapkan, perkawinan usia anak banyak terjadi di Jepara, Pati, Blora, Grobogan, Cilacap, Brebes, Banjarnegara, dan Purbalingga. Faktor yang melatarbelakangi adalah ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan hamil di luar nikah.

Ketua Pengadilan Agama (PA) Purworejo, Abdurrahman mengatakan, isntansinya selama ini kerap dianggap sebagai instansi penyubur perkawinan anak.

"Terus terang kami juga memiliki problematika. Sebab pintunya lewat Pengadilan Agama. Bahkan ada tulisan tidak perlu dispensasi pernikahan. Kami memiliki problematika sendiri. Kami justru menjaga jangan sampai terjadi pernikahan anak," kata Abdurrahman.

Lebih lanjut, dia memaparkan data Pengadilan Agama Purworejo. Di tahun 2017 ada 96 pengajuan dispensasi, yang dikabulkan 80. Tahun selanjutnya, 79 dispensasi, 61 dikabulkan. Tahun 2019 setelah ada UU Nomor 16 Tahun 2019, pengajuan dispensasi mencapai 137. Dispensasi membludak di tahun 2020, hingga Oktober permohonan dispensasi mencapai 282 dan dikabulkan 261.

Tingginya perkawinan anak di Jawa Tengah ditanggapi Sosiolog Universitas Sebelas Maret, Rahesli Humsona sebagai salah satu pelanggaran hak anak. Meskipun ada budaya yang menempatkan perkawinan usia anak sebagai keharusan, tetap saja harus diubah dengan diberi pengertian.

Kondisi ekonomi di bawah garis kemiskinan membuat terbatasnya kontrol orangtua terhadap anak. Orangtua lebih banyak menghabiskan waktu bekerja di sektor informal daripada mengurusi anak.
(Editor: DM)

Posting Komentar

0 Komentar