Pernikahan Usia Anak di Jawa Tengah 2020 Capai 8.338 Kasus

 


KomnasAnak.com, NASIONAL - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Jawa Tengah mencatat adanya peningkatan pernikahan usia anak di Jawa Tengah.


Sebelumnya, di tahun 2019 ada 2.049 pernikahan usia anak. Sedangkan, hingga September 2020 sudah sebanyak 8.338 kasus.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Jawa Tengah, Retno Sudewi mengungkapkan adanya penambahan jumlah turut dipengaruhi oleh disahkannya UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sebab batas usia minimal menikah diubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

"Angkanya untuk Jawa Tengah terdapat 10,2 persen yang menikah pada usia anak. Ini banyak terjadi dj Jepara, Pati, Blora, Grobogan, Cilacap, Brebes, Banjarnegara, dan Purbalingga," papar Retno dalam webinar "Gerakan Bersama Jo Kawin Bocah: Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Jawa Tengah", Rabu (18/11).

Faktor ekonomi dapat menjadi penyumbang terbesar dari perkawinan usia anak.

"Dari hasil penelitian, anak perempuan dari keluarga yang berpenghasilan rendah lebih berpotensi menikah pada usia di bawah 18 tahun daripada keluarga yang berpenghasilan tinggi," ujarnya.

Sementara itu, aktivis anti perkawinan usia anak dari Yayasan Kita Bersama (Yayasan KitaB) Lies Marcoes Natsir mengatakan, upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur bisa dilakukan berbagai cara.

"Jawa Tengah punya modal sosial, politik, ekonomi yang bisa mencegah perkawinan anak. Berdirinya PKK di Indonesia juga diawali dari inspirasi Jawa Tengah saat itu. Dari segi keagamaan, Jawa Tengah juga memiliki pesantren dengan jumlah cukup banyak. Sementara untuk kekuatan ekonomi, industri banyaknya di Jawa Tengah. Ini modal besar sebenarnya," ujar Lies.

Berdasarkan penelitian selama belasan tahun di Jawa Tengah, Lies menilai ada korelasi antara hilangnya akses masyarakat terhadap lahan agau agrarian dengan jumlah perkawinan usia anak.

Perubahan politik ekonomi di pusat berpengaruh pada relasi gender. Menurutnya, banyak lembaga riset terbaik di Jateng memiliki akses besar ke pusat. Hal itu bisa menempatkan Jateng menjadi tolok ukur pembangunan pencegahan perkawinan anak.

"Harus ada lembaga pendidikan tingkat desa setingkat SMA. Harus ada lapangan kerja setelah anak-anak lulus SMA. Itu jalan keluar terbaik untuk mencegah perkawinan usia anak," terangnya.

Sosiolog Universitas Negeri Sebelas Maret, Rahesli Humsona juga menyoroti fenomena tingginya angka pernikahan anak di Jawa Tengah.

Menurutnya, pernikahan anak merupakan bentuk pelanggaran hak-hak anak, meski ada budaya masyarakat yang mengharuskan kawin usia anak.

"Pernikahan anak adalah pelanggaran. Hak pendidikan anak menjadi hilang. Anak perempuan yang kawin tidak boleh sekolah. Ini membuat kesempatan berkreativitas juga terhambat. Ini juga memasukkan anak pada lingkaran kemungkinan terjadinta kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik maupun psikis," terangnya.

Rahesla berpendapat, kondisi ekonomi masyarakat di bawah garis kemiskinan membuat kontrol orangtua pada anak lebih sedikit.

"Orangtua lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja di bidang-bidang informal yang penghasilannya sedikit," kata dia.

Selain itu, penyebab lainnya adalah konsumsi video porno.

"Ini akan meningkat pada situasi untuk mempraktikkan. Mereka yang malu akan mengajak pacarnya. Yang tidak punya pacar beralih ke prostitusi," jelasnya.

Rahesli menilai pandemi membuat anak lebih banyak mengonsumsi internet dengan alasan belajar daring.

"Kondisi ini membuat anak-anak menjadi jenuh. Mereka ingin hiburan namun tidak bisa keluar, sehingga konten porno di internet menjadi salah satu pelarian," ungkapnya.

Karena itu, Rahesli mengingatkan orangtua agar lebih sering mengawasi anak saat bermain internet.

"Orangtua juga harus berani memanggil anak-anak mereka yang telah berpacaran, dan memberi pemahaman tentang pendidikan seksualitas yang benar," pungkasnya.
(Editor: Melina)

Posting Komentar

0 Komentar