Tegakkan 4 Pilar Pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak


KomnasAnak.com, NASIONAL - 
Melalui kegiatan Forum Internasional Berbagi Praktik Baik Implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), Indonesia dan Iran saling menginspirasi lewat peran 4 pilar pembangunan KLA yang meliputi dunia usaha, lembaga masyarakat, media, serta forum anak.

 

“Langkah baik bagi kita untuk saling bekerja sama dan bersinergi dalam melaksanakan program strategies terutama guna mencapai kualitas hidup perempuan dan kualitas hidup anak yang menjadi lebih baik an komprehensif,” ujar Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Pribudiarta N Sitepu, pada hari kedua Forum Internasional Berbagi Praktik Baik Implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), Rabu (18 November 2020).

 

Peran LSM, diungkapkan oleh Deputi Program, Dampak, dan Kebijakan dari Yayasan Tunas Cilik, Tata Sudrajat, adalah sebagai mitra pembangunan, sehingga perannya sangat penting dan strategis dalam mendukung upaya pemenuhan hak anak.

 

“LSM adalah mitra pembangunan pemerintah, perannya yakni bisa melakukan advokasi, membantu, atau mendorong pemerintah menciptakan standar terkait pelayanan, dan sharing learning atau berbagi pembelajaran karena LSM bekerja di tingkat grassroot atau di masyarakat yang membantu anak dan keluarga,” jelas Tata Sudrajat.

 

Tata juga memaparkan tiga pendekatan dasar yang perlu diterapkan LSM dalam bekerja agar dapat berkontribusi pada peningkatan dan capaian KLA. Diantaranya, melakukan promosi hak-hak anak, mainstreaming atau pengarusutamaan perlindungan anak, serta pencegahan dan respon kekerasan terhadap anak (KTA).

 

Peran dunia usaha juga penting untuk mendukung KLA. Di Indonesia terdapat wadah bagi para perusahaan untuk turut serta dalam upaya perlindungan anak, yaitu Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI). Ketua Umum APSAI, Luhur Budijarso mengatakan APSAI berupaya mendorong dan memastikan dunia usaha menjalankan praktik-praktik yang layak anak melalui Anugerah PELANGI (Perusahaan Layak Anak Indonesia).

 

“Saat ini ada 1200 perusahaan yang tergabung dalam APSAI di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk bersama-sama menubah paradigm di antara teman-teman di lingkungan dunia usah bahwa kalau kita (perusahaan) mau berperan dalam memastikan hak anak, terpenuhinya hak anak, dan tumbuh kembang anak itu bisa dan boleh kok dan itu bukan hanya tugas pemerintah tapi juga dunia usaha juga sebagai bagian dari 4 pilar pembangunan. Selain itu, langkah ini lebih dari sekedar tanggung jawab sosial perusahaan tapi policy atau kebijakan. Produk dan programnya juga harus ramah anak sesuai amanat Pasal 72 Undang-undang 35 Tahun 2015 perlindungan anak,” jelas Luhur.

 

Partisipasi media juga turiut berperan serta dalam upaya perlindungan anak. menurut perwakilan Jurnalis kawan Anak (Jurkawan) Dewanto, saat ini adalah era dimana anak-anak sudah mulai akrab dengan gawai, media sosial, dan media online. Sehingga sangat penting bagi media untuk memberikan informasi yang layak anak.

 

“Indonesia saat ini telah memiliki pedoman pemberitaan ramah anak, sangat penting bagi jurnalis untuk memahami pedoman tersebut. Masing-masing pribagi wartawan harus memahami dan membayangkan bahwa berita itu dibaca oleh anak, jadi jurnalis dalam hal ini di Indonesia maupun di Iran saya pikir memiliki kewajiban yang sama untuk memberikan informasi yang layak anak dalam rangka untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan anak,” ungkap Dewanto yang merupakan wartawan LKBN Antara.

 

Upaya perlindungan anak tentunya belum lengkap tanpa peran serta kelompok anak. sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak, pemerintah Indonesia melalui Kemen PPPA menginisiasi pembentukan Forum Anak sebagai wadah partisipadi anak yang dikelola oleh anak untuk dapat mengakomodasi aspirasi, pandangan, dan kebutuhan semua kelompok anak.

 

“Peran forum anak yaitu sebagai pelopor dan pelapor (2P). peran sebaai pelopor diharapkan anak bisa berkontribusi aktif dan positif melakukan pemenuhan hak anak di Indonesia. peran pelapor, anak bisa menyampaikan hambatan ketika menjadi pelopor di daerahnya. Sedangkan peran lain yaitu partisipasi anak dalam perencanaan dan pembangunan (PAPP) yang ditujukan untuk menjadi jembatan aspirasi, bagi anak Indonesia kepada pemerinah melalui Musyawarah Rancana Pembangunan (Musrembang) daerah,” jelas Ketua Forum Anak Peiode 2019-2021, Tania Faisa Adama.

(Editor: DM)

Posting Komentar

0 Komentar